Kritik Biaya Kuliah Mahal, Anies Baswedan: Apa Mau Diteruskan Komersialisasi Pendidikan?
Anies meminta agar uang kuliah tunggal (UKT) harus bisa dijangkau oleh semua masyarakat Indonesia.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan mengkritisi metode pendidikan di Indonesia yang cenderung dikomersialisasi.
Anies Baswedan meminta pemerintah agar tak ragu mengeluarkan anggaran untuk pendidikan sebagai investasi masa depan.
Baca juga: Anies Baswedan Datangi Markas BEM UI Tapi Kosong, Ini Kata Melki
"Tidak usah ragu keluarkan anggaran cukup agar perguruan tinggi bisa jadi tempat pendidikan, pelatihan, pengembangan ilmu. Negara yang harus hadir," kata Anies saat mengisi kuliah kebangsaan di FISIP Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Selasa (29/8/2023).
Anies meminta agar uang kuliah tunggal (UKT) harus bisa dijangkau oleh semua masyarakat Indonesia.
"Biaya kuliah yang sekarang tinggi harus diubah murah, terjangkau oleh seluruh warga Indonesia," ujar Anies.
Menurut Anies, hal tersebut perlu dilakukan agar pengelola universitas fokus pada pengembangan ilmu, bukan semata untuk kepentingan bisnis.
"Kalau tidak, mahasiswa dipandang customer," ucapnya.
Baca juga: Setelah Anies Baswedan, Giliran Ganjar Pranowo Beri Kuliah Kebangsaan di UI pada 11 September 2023
Dia meminta agar biaya kuliah murah sebagaimana di UI dan UGM dulu ketika masa-masa dirinya kuliah.
"Kita dulu dapat biaya murah. Bukan siapa-siapa bisa kuliah UI, UGM. Ini harus kita kembalikan. Rekrutmen meritokratik, biaya justru ditanggung negara sebagai investasi," ungkap Anies.
Anies mendorong agar metode pendidikan yang cenderung dikomersialisasi mulai diubah.
"Apa mau diteruskan komersialisasi ini? Apa enggak mau diubah? Kalau enggak mau diubah, enggak usah ada perubahan," tuturnya.
Lebih lanjut, perubahan metode pendidikan penting agar seluruh masyarakat bisa mengakses pendidikan secara setara dan terjangkau.
"Perubahan yang kita dorong terkait keadilan. Kebijakan harus aspek keadilan. Kalau ada aspek keadilan, setiap susun kebijakan ada pernyataan, sudahkan kebijakan penuhi aspek keadilan? Maka mindset berubah. Ini yang kita ingin bawa," tegas Anies.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.