TRIBUNNEWS.COM - Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengungkapkan strateginya mengatur kebijakan di pemerintahan jika terpilih menjadi presiden 2024.

Hal ini disampaikan Anies saat menjadi pembicara dalam kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat pada Selasa (29/8/2023).

Berawal dari seorang mahasiswa UI yang menanyakan mengenai strategi apa yang akan Anies terapkan nanti ketika membuat kebijakan agar dapat diterima oleh seluruh fraksi di DPR, meskipun yang mendukungnya sedikit.

Anies mengatakan, jika kebijakan yang diterapkan berorientasi pada masyarakat banyak dan memberikan manfaat, maka pemerintah bisa mengomunikasikannya kepada publik.

Pemerintah akan meminta dukungan publik karena kebijakan tersebut untuk kepentingan masyarakat.

"Ketika kebijakannya itu berorientasi kepada masyarakat banyak, memberikan manfaat, maka eksekutif pemerintah bisa mengomunikasikan kepada publik dan meminta dukungan publik karena kepentingan masyarakat," ungkapnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (30/8/2023).

Anies pun mencontohkan ketika dulu ia mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jakarta yang pada saat itu hanya didukung oleh dua partai.

Baca juga: 3 Capres Maraton Isi Kuliah Kebangsaan di UI, Anies Sudah Datang, Ganjar-Prabowo Diundang September

Namun, Anies bisa membuktikan bahwa ketika gagasan, argumen, dan data bisa disampaikan, hal tersebut akan menjadi sebuah kekuatan.

Sehingga, ia melihat kekuatan ide dan kepentingan umum itu merupakan faktor terbesar.

"Kami merasakan, ketika di Jakarta dulu, saya mengikuti Pilkada tidak bersama dengan Pileg, jadi partai yang mendukung di DPR ada sembilan partai dan yang mendukung kami hanya dua," kata Anies.

"Tapi apa yang terjadi? Persuasi, sampaikan gagasan, argumen dibangun, data-data dikumpulkan, sehingga itu menjadi sebuah kekuatan. Jadi, kita melihat kekuatan ide, kepentingan umum itu sebagai faktor terbesar," sambungnya.

Anies pun menyampaikan, jika suatu kebijakan memerlukan otot politik agar ide yang ada bisa dijalankan.

Baca juga: Kritik Biaya Kuliah Mahal, Anies Baswedan: Apa Mau Diteruskan Komersialisasi Pendidikan?

Maka dari itu, Anies melihat hal tersebut merupakan cara yang harus digunakan.

"Kalau kebijakannya tidak mementingkan kepentingan umum, kemudian dia partisan, maka dia perlu otot politik buat jalan, karena kalau tidak ada otot politik, ide itu tidak bisa jalan," tutur Anies.