TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang akhir masa jabatannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai perlu menjelaskan kinerjanya dalam memangkas angka kemiskinan di provinsi yang ia pimpin kepada publik.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menilai isu kemiskinan di Jateng bisa dikapitalisasi lawan-lawan politik Ganjar di Pilpres 2024.

"Dari 2022 sampai 2023 ada perubahan sedikit (data kemiskinan di Jateng), tapi segmen kemiskinannya masih meningkat. Saya melihat ini (pengurangan angka kemiskinan) masih menjadi tantangan bagi Ganjar dan perlu menjelaskan ke publik,” ucap Arifki kepada wartawan, Sabtu (2/9/2023)

Bukan hanya soal kemiskinan, lanjut Arifki, Ganjar juga perlu menyampaikan kinerjanya secara keseluruhan saat memimpin Jateng selama dua periode sejak 2013.

Baca juga: Usai Dikhianati NasDem dan Anies, SBY Ungkap Kubu Ganjar dan Prabowo Pernah Tawarkan Kerja Sama

Dengan begitu, bakal calon presiden yang diusung PDI-Perjuangan itu bisa menghindari isu-isu miring terkait kepemimpinnya di Jateng saat berkampanye nanti.

“Hal yang juga mengganjal bagi Ganjar adalah soal (isu) kemiskinan dan lingkungan (di Jateng). Ini juga menjadi isu yang cukup merugikan Ganjar ketika nantinya ada kompetitor yang mengkapitalisasinya untuk menyerang Ganjar,” katanya.

Secara umum, kinerja Ganjar dalam memangkas angka kemiskinan sebenarnya tidak buruk.

Pada 2013 atau tahun pertama Ganjar memimpin, jumlah penduduk miskin di Jateng sebanyak 4,8 juta orang atau 14,44 persen dari total populasi. 

Setahun menjabat, Ganjar berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jateng menjadi 4,56 juta orang atau 13,58%.

Namun, jumlah warga miskin di provinsi itu kembali naik menjadi 4,57 juta orang pada 2014.

Pada 2019 atau awal periode kedua kepemimpinan Ganjar, jumlah warga miskin di Jateng sempat mencapai 3,74 juta orang atau sekitar 10,80% dari total populasi.

Namun, capaian itu terkoreksi lantaran hantaman pandemi Covid-19. Pada 2020, tercatat ada 3,98 juta orang miskin atau sekitar 11,41% dan pada 2021 tercatat ada sebanyak 4,10 juta warga miskin atau 11,79%.

Jumlah warga miskin di Jateng baru kembali turun pada 2022, yakni 3,83 juta orang atau 10,93%.

Meski begitu, angka kemiskinan di Jateng masih lebih tinggi ketimbang angka nasional yang mencapai 9,71%.

Sebelumnya, Ganjar mengatakan pemerintahannya tengah fokus mengurangi kemiskinan ekstrem di 17 kabupaten prioritas, yakni Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo.

Caranya ialah menggandeng perangkat desa untuk mendorong program-program padat karya.

“Karena beberapa desa itu anggaran ini dieksekusi dengan model-model padat karya, sehingga banyak orang bekerja,” ucap Ganjar.

Isu kemiskinan di Jateng sempat jadi polemik belum lama ini.

Pasalnya, BPS menempatkan Jateng sebagai provinsi termiskin kedua di Jawa lantaran tingginya jumlah warga miskin di provinsi itu.

Posisi provinsi termiskin di Jawa ditempati Yogyakarta.