Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menilai poros koalisi Demokrat-PKS-PPP sulit terjadi.

Ujang menjelaskan, hal itu dikarenakan tidak ada sosok calon presiden (capres) unggulan dari ketiga partai tersebut.

Menurutnya, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sama-sama tidak memiliki capres yang secara elektabilitas mampu bersaing dengan tiga nama capres yang sudah ada saat ini, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

"Kalau saya llihat sih sulit ya poros Demokrat-PKS-PPP itu. Ya kalau terbentuk, terjadi, bagus-bagus saja. Sudah 20 persen lebih ya. Tapi ya susah, karena di Demokrat, PKS, PPP itu, tidak ada capres unggulan," kata Ujang, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (3/9/2023).

"Tidak ada capres yang memiliki elektabilitas yang tinggi yang bisa bersaing dengan Prabowo, Ganjar, maupun Anies," sambungnya.

Adapun Ujang menilai, sejumlah sosok seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sandiaga Uno lebih menjual jika dipasang sebagai calon wakil presiden (cawapres).

"Kan berkoalisi itu ingin menang. Maka harus ada capres, termasuk cawapres yang dijual. Kalau cawapresnya ada yang bisa dijual, misal AHY bisa dijual sebagai cawapres, Sandiaga Uno juga masih bisa dijual sebagai cawapres. Tapi untuk capresnya enggak ada yang mumpuni. Enggak ada yang bisa menandingi figur-figur yang diusung di koalisi Demokrat PKS PPP kalau terbentuk," ucap Ujang.

"Hampir tidak ada tokoh selain dari tiga orang yang ada saat ini, yang elektabilitasnya selalu yang tertinggi ya mereka-mereka itu, Prabowo, Ganjar, Anies," lanjut pengamat politik itu.

Sehingga, menurut Ujang, kalaupun poros koalisi ini terbentuk, akan sulit untuk mendapatkan kemenangan di Pilpres 2024 mendatang.

Terlebih, lanjut Ujang, PKS sendiri tampak setia mendukung Anies Baswedan, meski saat ini koalisi pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah berubah.

"Karena berkoalisi untuk menang, maka mereka sulit terjadi Demokrat-PKS-PPP. Apalagi PKS nya kan akan mendukung Anies. Karena Anies ini identik dengan PKS. Saya melihat PKS rasional saja, kayaknya PKS mendukung Anies Baswedan, walaupun koalisinya sudah berubah dengan NasDem dan PKB."

Diberitakan sebelumnya, Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai sosok yang disebut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada menteri aktif dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) membujuk Demokrat berkoalisi dengan PPP dan PKS adalah Menparekraf sekaligus Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Uno.

Hal tersebut, kata Adi, dapat dilihat dari adanya upaya Sandiaga mendekati Demokrat lantaran dianggapnya poros Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) akan bubar.

Pendekatan tersebut disebut Adi dalam rangka upaya pembentukan poros baru antara Demokrat, PPP, dan PKS.

"Saya kira yang disebut oleh SBY adalah Sandiaga Uno, Ketua Bappilu PPP. Karena kan secara eksplisit sudah terang benderang bahwa Sandi itu memang mengajak Partai Demokrat dan PKS karena kemungkinan poros (Koalisi) Perubahan itu bubar sebagai upaya membentuk poros koalisi baru," katanya dalam program Kompas Petang di YouTube Kompas TV, Sabtu (2/9/2023).

Adi menganggap upaya pendekatan Sandiaga ini untuk menyelamatkan marwah Demokrat dan PKS yang ditinggal oleh Partai Nasdem dengan menduetkan Anies Baswedan bersama Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Bahkan, Adi menilai poros baru ini sangat dimungkinkan jika ketiga partai bersepakat dan mengusung Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar berduet dengan Sandiaga Uno.

"Artinya itu masih memungkinkan soal bagaimana membangun solusi bahkan suatu wacana cukup serius di mana Sandiaga Uno bisa berpasangan dengan AHY," tuturnya.