TRIBUNNEWS.COM - Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin baru saja dideklarasikan sebagai bakal pasangan calon presiden dan wakil Presiden 2024, Jumat (2/9/2023).

Namun, satu hari sebelumnya, KPK memberi sinyal untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tahun 2012 di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). 

Pada saat itu, Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker) periode 2009-2014 dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.

Anies merespons santai dan singkat terkait kabar tersebut. 

Ia tetap yakin proses pencalonannya bersama Cak Imin akan berjalan lancar.

"Insya Allah semuanya lancar," ujar Anies saat menghadiri acara PKS di Halaman Gedung Astaka, Deli Serdang, Minggu (3/9/2023), dikutip dari YouTube KompasTV. 

Baca juga: Respons Gerindra Soal PKB yang Resmi Berkoalisi Dengan NasDem

Anies juga menuturkan bahwa bergabungnya PKB akan menguatkan Koalisi Perubahanuntuk Persatuan (KPP). 

"Kita bersyukur bahwa Koalisi Perubahan, Nasdem, PKS dan sekarang PKB InsyaAllah makin solid dan ikhtiar perubahan InsyaAllah makin baik," tuturnya. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan tetap ikhtiar di barisan koalisi demi membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

"Ikhtiar kita untuk membawa keadilan dan menghadirkan kesejahteraan itu yang saat ini menjadi fokus kami," pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, KPK memberi sinyal untuk memanggil dan memeriksa Cak Imin atas dugaan korupsi saat dirinya menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan. 

Hal itu disampaikan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Pol. Asep Guntur Rahayu.

Kasus rasuah pengadaan sistem proteksi TKI terjadi pada tahun 2012.

Asep mengatakan, setiap pejabat di Kemnaker sewaktu korupsi terjadi berpeluang dipanggil tim penyidik KPK.