Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Suamampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memprediksi puncak penyebaran hoaks di media sosial (medsos) akan memuncak menjelang hari pencoblosan suara pada bulan Februari 2024.

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan hal ini bercermin pada fenomena yang terjadi di Pemilu 2019 dimana puncak hoaks terjadi di bulan April menjelang tahapan pemungutan suara.

Baca juga: Bawaslu Akui Aturan terkait Media Sosial dalam Tahapan Pemilu Masih Belum Jelas

"Ini yang memang kita perlu perhatikan bersama, karena terkait isu informasi negatif maka tren hoaks dan berita tidak benar ini bisa meningkat. Kalau berkaca 2019, memuncak di April 2019 ketika berakhirnya tahapan kampanye sampai menjelang pemungutan suara," kata Herwyn dalam keterangannya, Senin (4/9/2023).

"Nah kalau saat ini, bukan tidak mungkin, hoaks itu akan meningkat dan memuncak di akhir November 2023, pada tahapan kampanye sampai pada awal Februari 2024, menjelang tahapan pemungutan suara," sambungnya.

Herwyn menyampaikan, berdasarkan data yang ada pada 2019 silam, sebanyak 501 isu hoaks menyebar pada saat tersebut dan itu merupakan puncak dari penyebaran hoaks pada gelaran Pemilu 2019.

Hal ini perlu diantisipasi karena dapat berdampak pada pemilu yang meliputi muncul dan menguatnya polarisasi di tengah masyarakat; munculnya ketidakpercayaan pada penyelenggara pemilu; kemudian masyarakat menjadi tidak percaya pada hasil Pemilu yang berakhir pada kekerasan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut Herwyn menjelaskan Bawaslu telah melakukan pencegahan dengan melakukan media monitoring sekaligus mempublikasikan informasi dan edukasi kepemiluan secara massif agar maraknya informasi hoaks dapat diredam dengan berita kebenaran.

Baca juga: Hoaks Masih Jadi Titik Rawan Pemilu 2024, Bawaslu Khawatir Terjadi Polarisasi Seperti Pemilu 2019

"Kami juga melakukan kolaborasi kepada stakeholder terkait seperti Kemenkominfo, platform media sosial, media, dan konten kreator, dan juga membentuk gugus tugas pengawasan kampanye bersama KPI, KPU, dan Dewan Pers,” tuturnya.

Sebelumnya, ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menuturkan hoaks menjadi variabel titik rawan bagi di Pemilu 2024 dan menjadi tantangan.

Bagja membeberkan pada pada tahun 2018 hingga 2022 terdapat 9.814 kategori hoaks.

Kemudian, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, ada 922 isu hoaks dan sebanyak 557 kasus di antaranya di temukan pada periode Maret hingga Mei 2019, saat masa puncak pemilu.

Tak hanya itu, pada Pilkada 2020 dalam kerja sama Bawaslu dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), tercatat 64 temuan isu hoaks.

"Pada pilkada ada 64 temuan isu hoaks, kemudian diseminasi kementerian dan lembaga masyarakat 65, kemudian total sebaran ada 1.004, kemudian yang diajukan untuk di-take down, 393," jelasnya beberapa waktu lalu.