"Pak Ganjar menampilkan spiritualitas sebagai negara yang menjalankan Pancasila dengan sebaik-baiknya. Sehingga tidak ada rekam jejak sedikitpun politik identitas dari Pak Ganjar," kata Hasto.

"Dan juga PDI Perjuangan, kami partai Nasionalis-Soekarnois yang menjadikan sila Ketuhanan menyatu dengan sila kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, dan juga untuk keadilan sosial," sambung dia.

Lebih lanjut, Politisi asal Yogyakarta ini justru menilai, munculnya Ganjar dalam tayangan video tersebut menjadi ajakan yang baik.

"Itu merupakan hal yang mencermikan spiritualitas kita sebagai bangsa. Ajakan yang baik dan menurut saya sama sekali tidak ada kaitan dengan politik identitas," pungkas Hasto.

Baca juga: Ade Armando Sebut Ganjar Pranowo Langgar UU Penyiaran Karena Tampil saat Azan Magrib di TV

3. Kata Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turun tangan menindaklanjuti tayangan azan maghrib di salah satu televisi (TV) swasta yang memunculkan sosok bakal Capres Ganjar Pranowo.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan yakni melakukan kajian terkait tayangan azan tersebut.

Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja tidak lama setelah tayangan azan itu disiarkan.

"(Akan) dilakukan kajian (terkait dengan azan yang muncul wajah Ganjar Pranowo," kata Bagja.

Nantinya, lanjut Bagja, hasil kajian akan diumumkan dalam dua hari ke depan yaitu pada Rabu, 13 September 2023 atau ada kemungkinan lebih lambat dari perkiraan waktu yang ditentukan.

"Walaupun kami masih punya waktu sampai Selasa minggu depannya lagi," ujar Bagja.

Ini dilakukan karena Bawaslu memiliki waktu hingga 7 hari untuk melakukan kajian, yakni sejak tanggal ditemukan dugaan pelanggaran.

4. Kata NasDem

Di sisi lain, Ketua DPP Partai NasDem, Effendy Choirie alias Gus Choi membuka suara mengenai Ganjar Pranowo muncul di tayangan azan salah satu stasiun televisi swasta.

Gus Choi mengatakan munculnya Ganjar dalam tayangan azan itu menunjukkan bentuk politik identitas keislaman.

"Itu bagian dari penggunaan politik identitas keislaman. Boleh apa tidak? Tanya ke Bawaslu," kata Gus Choi kepada wartawan, Senin (11/9/2023).