Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto jadi dua nama yang didukung Partai Buruh sebagai calon presiden atau capres pada Pilpres 2024 mendatang.

Meskipun diketahui Ganjar dan Prabowo berada di partai politik yang mendukung adanya aturan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang selama ini ditolak Partai Buruh.

Merespon hal tersebut, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa pihaknya hanya menjalin berkomitmen dengan individual capres yang mereka pilih bukan dengan partai politiknya.

Oleh sebab itu, kata Iqbal, nantinya Partai Buruh akan membuat suatu sistem kontrak politik terhadap capres yang akan dipilih.

"Partai Buruh berpandangan komitmen yang dibangun adalah antara Partai Buruh dengan individual capres, bentuknya apa, kontrak politik," ujar Iqbal kepada wartawan, Rabu (13/9/2023).

Baca juga: Partai Buruh Bakal Umumkan Pilihan Capres pada 9 Oktober 2023 di SUGBK, Ganjar atau Prabowo?

Adapun kontrak politik yang akan disodorkan terhadap capres pilihannya diantaranya agar sosok tersebut bisa menghapuskan UU Omnibus Law khususnya di klaster ketenagakerjaan.

Tak hanya itu, klaster lingkungan, petani dan kesejahteraan pekerja juga jadi hal yang bakal disodorkan.

"Jadi gak ada hubungannya dengan partai pendukung, jelasnya.

Selain itu, lanjut Iqbal, pihaknya juga tidak akan berkoalisi dengan partai pendukung salah satu capres yang nantinya akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Alhasil kontrak politik menjadi salah satu syarat bagi capres yang nantinya akan mereka dukung di Pemilu 2024.

"Partai Buruh tidak akan masuk di tim pemenangan capres yang didaftarkan ke KPU. Pertama karena partai baru memang tidak bisa, jadi enggak akan dimasukan," ujarnya.

"Dengan demikian konsekuensinya partai buruh akan membuat kontrak politik dengan individual capres," sambungnya.

Nama Prabowo dan Ganjar Muncul Jadi Kandidat

Partai Buruh memunculkan nama Prabowo Subianto sebagai kandidat calon presiden (capres) yang akan didukung pada Pemilu 2024 mendatang.

Munculnya nama Prabowo itu usai Partai Buruh resmi tak mendukung Anies Baswedan sebagai capres di konstelasi politik lima tahunan tersebut lantaran dianggap tak amanah.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan adapun nama Prabowo bertengger diurutan teratas bersama Ganjar Pranowo sebagai kandidat yang didukung oleh partainya tersebut.

Prabowo dan Ganjar dikatakan Iqbal sama-sama mendapat dukungan dari organ pendiri dan struktur serikat buruh di 12 provinsi.

"Konstelasi berubah karena salah satunya terliminasinya Anies yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu, Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi, kedua Prabowo Subianto didukung 12 provinsi, sama tuh," kata Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (13/9/2023).

Sementara itu selain dua nama tersebut, terdapat empat nama lainnya yang juga masuk bursa untuk didukung Partai Buruh dalam pemilu tahun depan.

Nama nama itu antara lain yakni Said Iqbal sendiri yang mendapat dukungan delapan provinsi, kemudian Najwa Shihab, Rizal Ramli dan Rocky Gerung yang sama-sama mendapat dukungan dua provinsi.

"Total 38 provinsi. Jadi provinsi ini menampung dari organ-organ serikat buruh di masing-masing kabupaten kota dan struktur di kabupaten kota," ujarnya.

Kendati demikian Iqbal menuturkan, pihaknya belum memutuskan siapa satu calon yang nantinya bakal pihaknya dukung di Pemilu 2024 mendatang.

Pasalnya hal itu masing menunggu hasil gugatan terkait ambang batas pencalonan presiden dari 20 persen menjadi 60 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini pihaknya layangkan.

Jika nantinya hal itu dikabulkan oleh MK, maka kata Iqbal pihaknya bakal mengajukan calon alternatif untuk didukung sebagai capres.

"Tapi kalau tidak dikabulkan ya saya konsultasi dulu, sehingga demikian tinggal dua (Ganjar dan Prabowo) yang bisa masuk di pendaftaran," ujarnya.

Anies Dinilai Tak Amanah

Sebelumnya, Partai Buruh resmi mengeliminasi nama Anies Baswedan dari daftar dukungan untuk bakal calon presiden (Bacapres) di Pemilu 2024 mendatang.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan disingkirkannya nama Anies dari daftar dukungan pihaknya salah satunya karena eks Gubernur DKI Jakarta itu dianggap telah berkhianat kepada Demokrat.

"Kawan-kawan buruh berpendapat, belum jadi presiden saja sudah tidak amanah. Kawan seiring dan sejalan sudah tusuk dari belakang," kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Kantor Partai Buruh, Jakarta Timur, Rabu (13/9/2023).

Bahkan Said Iqbal menyebut bahwa Anies sebagai karyawan partai lantaran hanya mengikuti arahan dari majikan partainya saja.

"Anies Baswedan ini karyawan partai jadi melebihi petugas partai, tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya apalagi nanti jadi presiden," ujarnya.

"Janji tinggal janji seribu janji bisa dibuat semanis apapun bisa, kawan seiring sejalan ditusuk dibelakang apalagi kami," sambungnya.

Tak hanya itu, alasan selanjutnya yang membuat pihaknya mencabut dukungan terhadap Anies karena pergerakan yang dibuat Sudirman Said.

Sudirman Said yang merupakan jubir Anies disebut Iqbal telah mengobok-obol elite di internal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terkait dukungan terhadap Anies.

"Karena itu sikap Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI rupanya mempengaruhi negatif di internal KSPI dan FSPMI sebagai salah satu unsur Partai Buruh. Sehingga dieliminasi ditarik dukungannya," ujarnya.

Sebab kata Iqbal, dalam memutuskan suatu dukungan, Partai Buruh harus melibatkan hingga ke tingkat bawah dan bukan hanya segelintir elite.

Menurutnya Partai Buruh bukanlah partai dinasti sehungga penting bagi pihaknya untuk melibatkan seluruh unsur.

"Jadi Anies Baswedan tidak mungkin dipilih oleh Partai Buruh tidak mungkin," pungkasnya.