TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut sudah memegang data intelijen terkait arah partai politik (parpol) menjelang Pemilu 2024.

Terkait hal itu, Politikus PDI-P Masinton Pasaribu menganggap wajar Jokowi tahu mengenai hal tersebut. 

Sebab, kata Masinton, Jokowi sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan memiliki banyak instrumen untuk mendapatkan informasi tersebut. 

Instrumen-instrumen negara itu termausk lembaga-lembaga intelijen. 

"Tentu yang namanya Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan." 

"Baik itu ada BIN ada intelijen dari kepolisian, kejaksaan dan lain-lain," kata Masinton, dikutip dari tayangan youTube KompasTV (17/9/2023). 

Baca juga: Soal Data Intelijen Jokowi: Parpol Sebut Wajar, Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Penyalahgunaan

Sehingga, baginya adalah hal yang wajar jika seorang Presiden mengetahui mengenai informasi instansi atau kendaraan politik di bawahnya. 

"Ya tentu seluruh informasi kan disampaikan ke Presiden, ya tentu logis kalau presiden pasti tahu," ujarnya. 

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Airlangga menganggap hal itu wajar, sebab ia mengakui jika semua sudah dipahami berdasarkan data. 

Ia menegaskan 'sudah paham' dalam hal ini adalah soal masa depan. 

"Ya semua sudah berdasarkan data semua sudah paham."

"Paham masa depan, saya selalu bicara masa depan," ujar Airlangga di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (16/9/2023).

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan juga sependapat yakni berbicara mengenai masa depan terkhusus bagi Koalisi Indonesia Maju.

"Itu masa depan bersama kita," ucapnya.

Bendahara Nasdem, Ahmad Sahroni, juga menilai seorang presiden bisa mengantongi data dari intelijen adalah hal yang biasa dan bahkan sudah pasti. 

Sahroni sendiri menilai pernyataan Jokowi memiliki maksud agar masyarakat tak salah memilih pemimpin untuk Indonesia ke depan. 

"Bahwa Presiden memiliki data akurat laporan dari intelijen, itu pasti, tapi data yang dimiliki Presiden adalah ruang lingkup keinginan yang mungkin data intelijen tidak sesuai, mungkin saja datanya benar tapi pelaku di lapangan berbeda."

"Tapi ini langkah baik Presiden karena selalu ia mengatakan, jangan salah pilih untuk memilih pemimimpin ke depannya," katanya, dikutip dari YouTube KompasTV, Minggu (17/9/2023). 

Baca juga: Soal Data Intelijen Jokowi: Parpol Sebut Wajar, Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Penyalahgunaan

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku telah mengetahui apa yang diinginkan oleh para partai politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini ia sampaikan di hadapan relawan pendukungnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu." 

"Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, Sabtu, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.

Ia hanya menjelaskan bahwa informasi itu ia dapat dari aparat intelijen, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun TNI. 

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Abdi Ryanda S)