TRIBUNNEWS.COM - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi langkah Partai Demokrat yang bakal mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto.

Hasto menyebut PDIP menghormati keputusan yang dibuat oleh Partai Demokrat.

"Pada akhirnya, berdasarkan aturan undang-undang, setiap partai politik harus mengambil keputusan untuk mendukung salah satu calon presiden," ujar Hasto Kristiyanto dikutip dari YouTube KompasTV, Selasa (19/9/2023).

Baca juga: Hasil Sementara, 12 DPD Projo Dukung Prabowo Capres 2024, Cawapresnya Ada Gibran dan Airlangga

"PDI Perjuangan menghormati keputusan Partai Demokrat."

"Ini menunjukkan alam demokrasi dibangun dengan baik selama pemerintahan Presiden Jokowi," lanjutnya.

Partai Demokrat disebut bakal mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto.

Hal tersebut dilakukan usai pimpinan Demokrat sempat temui Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada pekan lalu.

Seperti dalam tayangan YouTube Kompas TV menambahkan bahwa deklarasi dukungan Partai Demokrat ke Prabowo sebagai bakal calon presiden (bacapres) akan dilakukan pada Rapimnas, Kamis (21/9/2023) di Jakarta Convention Centre.

Prabowo Subianto merupakan bacapres di Pemilihan Presiden (Pilpres 2024) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

KIM sebelumnya bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Saat kini KIM terdiri dari lima partai politik Kabinet Indonesia Maju, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Prabowo juga didukung oleh partai bukan anggota Kabinet Indonesia Maju, yaitu Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), serta satu partai lokal, Partai Aceh.

Partai Demokrat menjadi parpol baru yang akan mendukung Prabowo pada Pilpres 2024 mendatang.

Kedatangan Demokrat tentu memunculkan pertanyaan soal siapa bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 mendatang.

Sejauh ini, ada beberapa yang ditawarkan oleh KIM kepada Prabowo.

Mulai dari Erick Thohir (Menteri BUMN), Menko PMK (Muhadjir Effendy), Airlangga Hartarto (Ketum Golkar), dan Yusril Ihza Mahendra (Ketum PBB).