TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat sudah menyatakan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

Keputusan Demokrat itu disambut hangat oleh partai-partai lain dalam koalisi tersebut, termasuk Partai Bulan Bintang (PBB).

Bersatunya Demokrat dengan PBB dalam KIM mengingatkan kembali Pilpres 2004, ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maju sebagai calon presiden dan menang setelah didukung tiga partai, salah satunya PBB.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengakui atas dasar fakta sejarah tersebut, publik bisa berspekulasi bahwa bergabungnya Demokrat ke KIM akan memperkuat peluang Yusril untuk mendampingi Prabowo.

“Peluangnya semakin terbuka lebar. Yusril yang kini masih menjabat sebagai Ketua Umum PBB bisa menjadi kandidat calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo,” ujar Pangi dalam keterangan tertulisnya Kamis (21/9/2023).

Baca juga: PAN Ungkap 3 Kandidat Cawapres Prabowo: Erick Thohir, Airlangga, dan Yusril Ihza Mahendra

Dikatakan, spekulasi ini muncul dengan asumsi bahwa bisa saja saat ini Demokrat balik memberikan dukungan kepada Yusril untuk menjadi Cawapres Prabowo.

Hal itu sebagai balasan atas dukungan Yusril dan PBB kepada SBY pada Pilpres 2004 lalu.

Pada 2004 lalu, berkat dukungan PBB dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), SBY berhasil mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri - Hasyim Muzadi dengan kemenangan telak.

Peluang Yusril makin terbuka karena bergabungnya Demokrat ke KIM tidak dengan agenda mendorong seseorang untuk menjadi cawapres Prabowo.

Terkait dengan spekulasi ini, kata Pangi, hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan ini. Namun, yang pasti adalah Demokrat dan PBB memiliki sejarah panjang yang tidak bisa dipisahkan begitu saja.

“Keduanya pernah bersama-sama memenangkan Pilpres 2004 dan membawa SBY ke kursi kepresidenan,” ujarnya.

Seperti diketahui, PBB merupakan partai yang paling awal mendukung Prabowo sebagai calon presiden 2024, bahkan sebelum partai-partai besar seperti Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Nama Yusril Ihza Mahendra dinominasikan sebagai bacawapres usulan PBB, bersama dengan Airlangga Hartarto diusulkan Golkar dan Erick Tohir yang diusulkan PAN.

Peneliti Lembaga Riset Publik (LRP) Muhammad Al-Fatih pernah menjelaskan sebaiknya Prabowo memilih bacawapres yang tidak saja mendongkrak elektabilitas, tetapi juga mampu membantu Prabowo menjalankan tugas-tugasnya.

Cawapres pilihan Prabowo bukan sekedar "ban serep", tetapi tokoh yang mampu bekerja membantu menata kehidupan bernegara yang "kisruh" pasca amendemen UUD 1945.