Gerindra Sebut Tak Ada Istilah Saling Paksa Memaksa dan Sandera Menyandera Terkait Cawapres Prabowo
Sebagai informasi, bacapres Prabowo Subianto memang paling banyak mendapatkan dukungan dari parpol.
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Hasanudin Aco

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman menyebut tidak ada saling sandera terkait penentuan bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk Prabowo Subianto pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Ia mengatakan penentuan bacawapres nantinya tidak akan saling memaksa.
Menurutnya, semua parpol yang tergabung Koalisi Indonesia Maju dinilai telah memiliki kematangan politik.
"Saya pikir kita sudah semakin rileks, teman-teman juga pasti punya kematangan politik, tidak akan ada istilah paksa-memaksa, sandera menyandera," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/9/2023).
Baca juga: Wakil Ketua Umum Gerindra Keberatan Prabowo Disebut Punya Koalisi Gemuk: Gemuk Itu Negatif
Sebaliknya, lanjut dia, penentuan bacawapres untuk Prabowo nantinya akan ditentukan secara musyawarah.
"Yang ada adalah istilah musyawarah. Semua hal akan ditentukan secara musyawarah," jelasnya.
Lebih lanjut, dia memastikan parpol yang tergabung dalam koalisi Indonesia maju juga dipastikan tidak akan tarik menarik kepentingan meskipun memiliki koalisi besar.
"Justru akan lebih rileks. Karena semangatnya adalah semangat bagaimana kita bisa bekerja sama baik dalam kontestasi maupun nanti ketika sudah bisa memenangkan," tandasnya.
Sebagai informasi, bacapres Prabowo Subianto memang paling banyak mendapatkan dukungan dari parpol.
Dari parpol parlemen, ada Partai Golkar, PAN, Gerindra hingga Partai Demokrat.
Sementara itu, parpol non parlemen ada PBB, Partai Gelora, Partai Prima, hingga Partai Garuda.
Tak hanya itu, ada pula PSI yang kini telah semakin dekat dengan Koalisi Indonesia Maju.
Sejauh ini, ada sejumlah nama yang diprediksi menjadi bacawapres Prabowo.
Diantaranya Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra hingga Menko Polhukam Mahfud MD.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.