TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan Anies Baswedan memiliki solusi terkait pembiayaan poltik yang ada di Indonesia.

Hal ini diungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu saat berada di Unhas.

Dalam bedah gagasan dan visi pemimpin bangsa di Universitas Hasanuddin (Unhas), Minggu (24/9/23).

Baca juga: Anies Baswedan Datang Naik Motor Beat saat Urus SKCK di Gedung Baintelkam Polri

Saat itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prof Sukri Tamma bertanya kepada Anies.

Kondisi di daerah memiliki kaitan dengan partai politik, dan jika terpilih akan dikelilingi oleh partai-partai politik.

Olehnya, Lanjut prof Sukri, Bagaimana memastikan, urusan otonomi daerah yang didominasi dikelola oleh anggota partai sebagai kepala daerah atau punya afiliasi partai betul-betul akan jalan dalam kerangka tersebut.

"Bukan menjadi perpanjangan tangan dari para politisi yang ada di pusat ke daerah,"tanya Prof Sukri.

Lantas Anies pun menjawab, terdapat 1 hal penting yang harus dibereskan yaitu pembiayaan partai politik.

Menurutnya, hingga hari ini pembiayaan politik tidak ada yang mau menyentuh.

"Dalam kenyataannya menjalankan universitas pak rektor tau persis ongkosnya jelas. Tenaga adminnya, listriknya,airnya itu ada,"katanya.

Menurutnya, saat ini orang menganggap partai politik yang memiliki biayanya pemerintah tutup mata.

Baca juga: Makassar Jadi Panggung Jalan Sehat Dua Bacapres, Ini Perbandingan Kantong Suara Anies dan Prabowo

Sehingga terkesan tidak peduli bagaimana harus menutupi biaya-biaya tersebut.

"Menurut kami sudah harus ada reform di situ sehingga parpol bisa beroperasi dengan sehat dan tidak menugaskan walikota, bulati, gubernur, Anggota DPR untuk melakukan fundraising,"ungkapnya.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, tak ada partai yang tidak memerlukan biaya di dalamnya, semuanya memerlukan biaya.