Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto enggan menanggapi kabar adanya reshuffle atau perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Pasalnya, Hasto menyebut bahwa reshuffle kabinet merupakan kewenangan atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Hasto soal kabar Presiden Jokowi memberikan tawarkan kepada Partai Demokrat untuk mengisi kursi menteri. Di mana, isu itu berhembus setelah Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ya kami tidak menanggapi hal-hal terkait dengan reshuffle karena itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Jokowi," kata Hasto saat ditemui usai mengikuti rapat mingguan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden di Gedung High End, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Hasto pun mengatakan, soal komunikasi yang akan dibangun oleh Presiden Jokowi dengan partai politik pengusung sebelum melakukan reshuffle kabinet. Terkhusus, kepada PDIP.

Sehingga, hingga hari ini belum ada komunikasi yang dilakukan untuk membahas reshuffle.

"Sebelum reshuffle dilakukan akan dilakukan komunikasi politik dengan para ketua umum partai yang mengusung beliau khususnya PDI Perjuangan," terang Hasto.

Politisi asal Yogyakarta ini justru mengulas soal momem Rakernas IV PDIP, di mana Presiden Jokowi menitipkan pesan khusus kepada bakal calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo untuk bergerak cepat menjalankan program pangan bagi kesejahteraan rakyat.

"PDIP baru saja mengusul suatu tema yang sangat penting terkait kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat. Dan Presiden Jokowi juga menegaskan dalam bisik-bisiknya kepada Pak Ganjar Pranowo, bergerak cepat sehingga begitu dilantik akan menjalankan kebijakan kedaulatan pangan itu," jelas Hasto.

Hasto pun meminta agar persoalan hukum yang terjadi di Kementerian Pertanian tak boleh mengganggu kepentingan petani yang sebentar lagi masuk masa tanam.

Sehingga masalah ini harus secepatnya diatasi memberikan kepastian hukum.

"Dan sekali lagi terkait dengan reshuffle itu kami sepenuhnya serahkan kepada Pak Presiden dan apakah mau dilakukan atau tidak itu akan menentukan efektivitas pemerintahan sampai menyelesaikan tugasnya dan kami berharap Presiden Jokowi membangun legacy terbaik," jelas Hasto.