TRIBUNNEWS.COM - Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, memberikan pendapatnya soal sikap politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai Relawan Pro Jokowi (Projo) mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Deklarasi Projo untuk bacapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, dinilai oleh Ray menjadi kejelasan arah dukungan Jokowi.

Sebagaimana diketahui, Projo secara resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (14/10/2023).

Baca juga: Didukung Projo, Relawan Makin Yakin Prabowo Sosok yang Mampu Lanjutkan Kepemimpinan Presiden Jokowi

"Bagi saya sih udah jelas, Pak Jokowi selama ini menggunakan Projo untuk memperlihatkan sikap politiknya. Dengan Projo mendatangi Pak Prabowo dan menyatakan dukungan, yaitu artinya Pak Jokowi ada di situ sudah nggak bisa lagi kita tafsirkan," kata Ray dikutip dari YouTube Kompas TV.

Meski Projo sudah menyatakannya dukungannya, tetapi Jokowi masih belum secara gamblang menunjukkan dukungannya kepada pria yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) itu.

Pada acara Rakernas VI Projo, Jokowi selaku Dewan Pembina memberikan pidato sekaligus sambutan untuk membuka acara tersebut. 

Jokowi mulanya bertanya ke relawan Projo siapa bacapres yang akan dipilih di Pilpres 2024.

Ia kemudian meminta para relawannya tak tergesa-gesa untuk menentukan pilihan di Pilpres 2024.

Sebab, kata Jokowi, bacapres yang akan didukungnya untuk menjadi pemimpin Indonesia tak hadir dalam acara tersebut.

Memang, ketika itu Prabowo Subianto tak hadir ke acara Rakernas VI.

Akhirnya Projo mendatangi kediaman Prabowo pada sore harinya dan mendeklarasikan dukungannya di sana.

Sementara itu, perkataan Jokowi yang meminta Projo untuk tak buru-buru, menurut Ray, hanyalah sebuah basa-basi belaka supaya tak mengundang reaksi keras dari PDIP.

"Tapi kenapa itu tadi, misalnya, 'ojo kesusu' macam-macam. Pertama, saya mengatakan itu mungkin basa-basi untuk tak menimbulkan reaksi yang cukup kuat, katakanlah dari PDIP dan sebagainya," sambung Ray.

"Kedua, boleh jadi untuk menekan kemungkinan blok politik baru. Jadi, Pak Jokowi jaga terus jangan sampai PDIP merasa ditinggalkan, macam-macam. Tapi jejaringnya jalan terus," tuturnya.