Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan tak akan ada konflik kepentingan atas jabatannya saat ini dan dirinya selaku bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Ganjar Pranowo.

Mahfud menyatakan sebagai Menko Polhukam yang salah satu tugasnya menjaga kondusivitas pemilu, dirinya justru akan turut mengawasi netralitas prajurit TNI/Polri dan aparatur birokrasi.

Dirinya menyebut birokrasi dan aparat TNI/Polri harus bersikap netral.

"Nggak akan ada conflict of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI/Polri dan birokrasi, dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Ia juga menyebut selaku bakal calon yang saat ini menjabat menteri, akan memberi contoh soal netralitas tersebut kepada prajurit TNI/Polri maupun aparatur birokrasi.

Terhadap pihak - pihak yang menggunakan aparat birokrasi dan TNI/Polri agar tak netral di pemilu, Mahfud menyatakan tak segan untuk menegur tindakan-tindakan tersebut.

"Dan saya sebagai salah seorang calon, akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI/Polri dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi dan TNI/Polri untuk tidak netral di dalam pemilu," ungkapnya.

Lebih lanjut Mahfud menerangkan bahwa dirinya akan tetap menjalankan tugas sebagai Menko Polhukam meski telah ditunjuk sebagai bacawapres oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Ia mengaku akan mengikuti regulasi terkait cuti untuk kampanye.

Baca juga: Tak Ditanya Uang Kampanye Dipinang PDIP Jadi Cawapres, Mahfud MD: Perlu Apa, Biar Kami yang Urus

"Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini, kesehatan, soal cuti itu nanti. Itu kan ada aturannya, pada saat kampanye cuti. Pada saat tidak kampanye ya masuk kantor. Dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam, atau berapa hari. Itu semua ada aturannya, jadi gampang lah," kata Mahfud.