TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar Pranowo, Mahfud MD berbicara bahwa penegakan hukum jadi kunci utama atas solusi dari mayoritas permasalahan Indonesia, dan jadi satu di antara syarat untuk Indonesia bisa mewujudkan cita-citanya saat usia emas di tahun 2045.

Hal ini disampaikan Mahfud MD dalam pidato perdananya usai ditunjuk oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Mahfud MD menerangkan bahwa cita-cita menyongsong Indonesia Emas 2045, akan terwujud jika bangsa ini memenuhi sejumlah syarat.

Di antaranya telah memiliki ideologi yang kokoh, ekonomi baik, politik yang demokratis, hukum dan keadilan ditegakan, budaya gotong royong serta mengedepankan persaudaraan.

"Cita - cita Indonesia menjadi bangsa maju adil dan beradab dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045, akan terwujud jika kita memenuhi sejumlah syarat, yakni ideologi bangsa kokoh, ekonomi baik, hukum dan keadilannya ditegakkan, politiknya demokratis, budaya gotong royongnya hidup serta mengedepankan persaudaraan," kata Mahfud MD.

Dari syarat-syarat tersebut, Mahfud mengatakan poin penegakkan hukum jika dilakukan secara benar, maka setengah masalah bangsa Indonesia akan tuntas.

Sebab penegakkan hukum dinilai punya pengaruh besar terhadap segala aspek kehidupan masyarakat.

"Jika penegakkan hukum dilakukan dengan benar, maka setengah masalah dari bangsa ini insyaallah tuntas, kalau hukumnya bagus, maka segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus juga," ujar dia.

Bukan cuma itu, Mahfud juga menyinggung soal prioritas pemberantasan korupsi, kepastian hukum dan konsistensi implementasi penegakannya, akan memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi.

Baca juga: Mantap Pilih Mahfud MD, Megawati Soekarnoputri: Beliau Sosok Pendekar Hukum dan Pembela Wong Cilik

Menko Polhukam ini menyebut, demokrasi dan nomokrasi harus berjalan seiring dan seimbang.

Nomokrasi yang merupakan kedaulatan hukum, perlu hadir di negara demokrasi.

Sebab demokrasi tanpa nomokrasi akan berujung anarkis. Sedangkan nomokrasi tanpa demokrasi akan menjadi sewenang-wenang.

"Demokrasi tanpa nomokrasi akan anarkis, sementara nomokrasi tanpa demokrasi akan sewenang-wenang, sehingga keduanya harus berjalan seiring seimbang," pungkas Mahfud.