Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Yusril: MK Semestinya Menolak Gugatan Usia Maksimal Capres-Cawapres Jadi 70 Tahun

Yusril Ihza Mahendra menegaskan masalah penetapan usia dalam jabatan apapun, adalah ranah pembentuk undang-undang, dalam hal ini Presiden dan DPR.

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Yusril: MK Semestinya Menolak Gugatan Usia Maksimal Capres-Cawapres Jadi 70 Tahun
Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra saat ditemui awak media di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2023). Mahkamah Konstitusi (MK) dikabarkan akan memutus Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023 yang meminta agar MK membatasi usia calon presiden dan wakil presiden menjadi 70 tahun. Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa masalah penetapan usia dalam jabatan apapun, adalah ranah pembentuk undang-undang, dalam hal ini Presiden dan DPR.  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) dikabarkan akan memutus Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023 yang meminta agar MK membatasi usia calon presiden dan wakil presiden menjadi 70 tahun. 

Seperti diberitakan, jika permohonan pengujian terhadap pasal 167 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini dikabulkan, putusan ini akan menutup peluang Prabowo Subianto, yang kini berusia 73 tahun, untuk menjadi calon presiden dalam Pilpres 2024.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa masalah penetapan usia dalam jabatan apapun, adalah ranah pembentuk undang-undang, dalam hal ini Presiden dan DPR. 

"Tidak ada isu konstitusional di sini, karena berapapun batas usia yang ditetapkan tidak akan bertentangan dengan UUD 45, sepanjang seseorang sudah dewasa menurut hukum," kata Yusril dalam keterangannya, Jumat (20/10/2023).

MK, kata Yusril, seyogianya memegang teguh asas ini, agar tidak menciptakan putusan kontroversial dan problematik. Pasalnya, putusan MK itu bersifat final dan mengikat.

Yusril juga menjawab pertanyaan apakah pendapatnya itu adalah pendapat akademis atau ada unsur kepentingan politik di dalamnya. Apalagi, PBB yang diketuai Yusril adalah anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Terkait hal ini, Yusril mengatakan pendapatnya itu paralel, baik dari sudut pandang akademik maupun dari sudut pandang kepentingan politik. 

Berita Rekomendasi

Dikatakannya, tugas dirinya di KIM adalah menjaga dan memastikan agar konstitusi dan hukum ditegakkan dengan adil dan benar. Politik tetap harus berjalan di atas rel hukum dan konstitusi. 

"Hal seperti itu berulangkali ditegaskan Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Koalisi Indonesia Maju bertekad menegakkan hukum dan konstitusi secara adil dan jujur, agar mampu mensejahterakan rakyat dan mencapai target Indonesia Emas di Tahun 2045," pungkasnya.

Baca juga: Senin Depan MK Gelar Sidang Putusan Gugatan Syarat Usia Capres-Cawapres Maksimal 70 Tahun

Informasi saja, Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang vonis lagi terkait permohonan gugatan UU Pemilu. Terutama soal batas maksimal usia capres-cawapres menjadi 70 tahun.

Sidang vonis atau putusan tersebut dijadwalkan digelar, pada Senin (23/10/2023) pekan depan.

"Senin, 23 Oktober 2023. Pukul 10.00 WIB. Pengucapan putusan," demikian dikutip dari situs resmi MK, Kamis (19/10/2023).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas