Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Chrstian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proses pendaftaran bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Gibran Rakabuming Raka berpotensi tidak sah.

Hal ini lantaran KPU RI tidak menindaklanjuti Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 dengan melakukan revisi terhadap Peraturan KPU (PKPU) 19/2023.

Alih-alih KPU hanya mengeluarkan surat dinas untuk seluruh partai politik (parpol) peserte pemilu untuk memedeomani putusan MK itu.

“(Gibran daftar sebaga cawapres) tidak sah, jika PKPU tidak diubah, karena pendekatan surat dinas hanya kebijakan dan tidak masuk dalam peeraturan perundang-undangan,” ujar Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita saat dikonfirmasi, Senin (23/10/2023). 

Perempuan yang akrab disapa Mita ini menjelaskan, materi juidicail review di MK berada pada level undang-undang, bukan peraturan teknis. Sehingga tidak serta merta membatalkan pasal dalam PKPU. 

Sebab yang dibatalkan adalah pasal yang ada dalam Undang-Undang. Maka KPU perlu mengubah PKPU tentang pencalonan capres dan cawapres tersebut. 

“Jangan sampai KPU tidak terlihat paham peraturan perundang-undangan. Jadi kalau KPU tidak mengubah, maka hemat saya tidak sah atau tidak legitimate,” tuturnya. 

Beda hal, lanjut Mita jika materi yang diuji adalah PKPU di Mahkamah Agung (MA). 

“Maka apabila dibatalkan maka mengikat ke peraturan yang mengatur hal tersebut, yakni PKPU,” jelasnya.

Baca juga: Pendaftaran Capres-Cawapres Dibuka, KPU RI Diminta Revisi PKPU soal Syarat Usia Calon

“Sehingga tanpa diubah pun ketika pasal dalam PKPU dibatalkan oleh MA maka sudah berlaku,” Mita menambahkan.