Di sisi lain, majunya Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres Prabowo merupakan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyetujui gugatan dari Almas Tsabiqibbirru mengenai batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun atau pernah/sedang menjabat sebagai kepala daerah.

Hal itu menjadi sorotan Ketua Umum DPP National Corruption Watch (NWC), Hanifa Sutrisna, yang mengatakan keputusan MK diduga demi Gibran agar bisa maju pada Pilpres 2024.

Baca juga: Hadi Rudyatmo Akui Sudah Kirim Pesan kepada Gibran untuk Bertemu Bahas soal KTA PDIP, Tapi . . .

“Hari ini kita kembali dipertontonkan opera perpolitikan Indonesia. Kami melihat MK keluar dari esensinya yang semestinya menjalankan check and balances pada kekuasaan pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif),” kata Hanif, Jumat (27/10/2023).

Ia juga mengaku khawatir akan ketidaknetralan MK yang dapat membuat publik meragukan lembaga penegak hukum Indonesia.

“Jika lembaga sebesar MK bisa diintervensi, kemana lagi rakyat akan mengadu jika hak konstitusi mereka diganggu oleh undang-undang dan peraturan yang dibuat penguasa?” tambahnya.

“Apa iya seperti ini demokrasi dan suksesi dalam perpolitikan yang sehat yang dibangun pasca reformasi di Indonesia?” pungkas dia.

(Tribunnews.com/Pondra, Ibriza) (TribunJakarta.com/Elga)