TRIBUNNEWSWIKI.COM - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menilai proses pencalonan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden adalah sebuah pembangkangan politik.

Di samping itu, Hasto juga menuding adanya rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu untuk menjadi bakal cawapres.

"Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan."

"Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobedience (pembangkangan politik) terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Minggu, (29/10/2023), dikutip dari Wartakotalive.com.

Baca juga: VIDEO Respon Gibran Dicap Pengkhianat Karena Membelot dari PDIP Jadi Cawapres Prabowo: Tak Apa-apa

Hasto menilai dalam proses pencalonan Gibran terdapat tekanan kekuasaan.

Kata dia, sejumlah ketua umum partai politik merasa kartu truf atau kartu as masing-masing telah dipegang.

Kartu truf sendiri dipahami sebagai 'senjata' yang bisa menjatuhkan lawan.

"Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu trufnya dipegang," ujarnya.

"Ada yang mengatakan life time saya hanya harian, lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan."

PDIP kecewa kepada Jokowi

Pada hari yang sama Hasto juga berujar, PDIP kini merasa sedih dan perih. PDIP merasa Jokowi dan keluarganya telah meninggalkan PDIP.

Gibran sekarang menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, putra bungsu Jokowi sekaligus Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sudah menyatakan mendukung Prabowo dan Gibran.

Pernyataan serupa juga diucapkan oleh menantu Jokowi sekaligus Wali Kota Medan, Bobby Nasution, lebih memilih mendukung Prabowo dan Gibran.

Padahal, PDIP sudah mengarahkan para kadernya untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.