TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum DPP National Corruption Watch (NCW), Hanifa Sutrisna menganggap bacapres dan bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk maju di Pilpres 2024.

Berdasarkan catatannya, Prabowo dan Gibran diduga terjerat kasus korupsi.

Untuk Prabowo, Hanifa mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga melakukan dua tindakan korupsi.

Pertama, dia mengungkapkan Prabowo diduga melakukan korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 200-5 bekas.

Hanifa menjelaskan pesawat tempur ini sebenarnya akan dihibahkan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2009.

"Bahwa Prabowo ini, dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mirage 2000-5 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dahulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009 yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Juwono Sudarsono," katanya dalam Tribunnews On Focus yang ditayangkan di YouTube Tribunnews seperti dikutip pada Senin (30/10/2023).

Baca juga: Prabowo Ungkap Unhan Buka Program Studi Baru yang Fokus pada Penanganan Permasalahan Air

Hanifa pun menilai SBY seharusnya mengetahui terkait pesawat tempur ini.

Namun, sambungnya, lantaran berkoalisi dengan Prabowo, maka SBY tidak memberitahunya.

"Dan saya yakin Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan dalam prinsip peperangan 'enemy of your enemy is your friend, right?"

"Jadi kalau seandainya sekarang, dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu yang terjadi dengan pesawat impor bekas ini, saya yakin mereka berkooptasi berdua dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya, ya saya yakin dia nggak mau berbicara," jelas Hanifa.

Selain itu, terkait pembelian pesawat bekas ini, Hanifa mengungkapkan Prabowo tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi I DPR.

"Ini kan adanya yang dilanggar. Tolong Pak Prabowo jawab dulu soal hal ini," jelasnya.

Kedua, Hanifa menyoroti terkait lumbung pangan nasional yang dianggapnya mengalami kegagalan.

Selain itu, dia juga menyebut penanggung jawab dari wilayah yang dijadikan kawasan lumbung pangan nasional ini diduga merupakan kroni dari Prabowo.