TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan dinamika penentuan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto sangat rumit.

Menurutnya, ada banyak figur yang juga masuk dalam daftar cawapres tetapi mereka saling mengunci satu sama lain.

Baca juga: Mahfudz Siddiq Nilai Ruang Lingkup Gerakan Radikalisme di Indonesia Semakin Menciut

“Pertama begini ketika figur-figur yang waktu itu muncul ke permukaan sebagai Cawapres Pak Prabowo ya dan saling mengunci satu sama lain. Saya tidak mau sebutkan nama tokohnya,” kata Mahfuz saat wawancara di Kantor Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Atas kondisi itu, Partai Gelora mengusulkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai solusi pemecah kebuntuan politik.

“Ternyata dari komunikasi informal kami dengan berbagai parpol ketika kami memunculkan nama Gibran mereka cenderung bisa bersepakatan dengan figur Gibran,” urainya.

Partai koalisi pendukung Prabowo bisa bersepakat karena capres Prabowo memiliki visi ingin melanjutkan legacy Presiden Jokowi.

Baca juga: Gibran Dipersilakan Pindah ke Golkar, Anak Jokowi Klaim Masih Jadi Kader PDIP

“Pak Prabowo Ingin melanjutkan pencapaian Pak Jokowi sehingga kalau itu yang menjadi prinsip Pak Prabowo maka koalisi ini harus ada unsur dalam tanda kutip perwakilan Pak Jokowi,” papar Mahfuz

“Itu unsur yang berkembang di parpol sehingga kemudian mereka menerima. Akhirnya mereka menerima secara mufakat Gibran yang maju sebagai cawapres,” pungkasnya.

Berikut kutipan wawancara Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik:

Ketika Partai Gelora menyampaikan usulan Gibran sebagai cawapres itu apa reaksi Pak Jokowi?

Menolak, alasannya karena tidak cukup umur. Yang kedua beliau kan baru beberapa tahun jadi Walikota. Beliau mungkin punya penilaian belum saatnya.

Tapi kami sampaikan saat itu bahwa sosok Gibran bisa menjadi solusi dari kebuntuan politik antar partai-partai yang akan membantu Pak Prabowo.

Bagaimana ceritanya Partai Gelora memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada hari terakhir 25 Oktober 2023?

Kami di pimpinan Partai Gelora itu sesungguhnya membangun komunikasi dengan Pak Jokowi sebagai presiden sejak Oktober 2019. Bahkan sebelum beliau dilantik sebagai presiden periode yang kedua.

Dalam pertemuan pertama itu kami sowan kepada beliau bahwa kami ingin mendirikan parpol karena kami ingin beliau mendengar langsung apa itu Partai Gelora. Alasan pendiriannya, tujuannya dan apa yang membedakan Partai Gelora dari kepimimpinan sebelumnya.

Pertemuan pertama itulah yang sebenarnya menjadi pijakan awal untuk nanti sampai ke pertanyaan tadi. Di dalam pertemuan itu ada satu ide bahwa Pemilu 2019 sebenarnya kelanjutan dari Pemilu 2014 dan ditengahnya kan ada peristiwa Pilkada DKI 2017.

Ada satu situasi yang kami catat betul yaitu terjadi dan berkembangnya pembelahan di masyarakat ya kan gontok-gontokan cebong dan kampret yang nggak pernah istirahat gitu ya terus saja ribut.

Waktu itu saya mengatakan begini ada satu situasi politik yang trendnya ini mengarah kepada krisis dan bisa berkembang menjadi konflik.

Indonesia ini setelah melewati dua pemilu dan satu pilkada DKI ada situasi pembelahan ini yang belum selesai dan melebar. Nah dibutuhkan satu upaya rekonsiliasi politik nasional yang termasuk konsolidasi elite. Kami tidak menyangka karena beliau sangat antusias dengan ide itu.

Walaupun kami yakin bahwa kami ini bukan satu-satunya orang yang mengusulkan atau menginspirasi design dalam konsolidasi elite nasional ini.

Konsolidasi elite ini pasca pemilu yang kedua Pak Jokowi, uni kekuatan-kekuatan lawan khususnya Pak Prabowo itu yang kami dorong.

Kalau Pak Prabowo masuk dalam kabinet bahkan parta-partai pendukung lainnya juga dibawa ke kabinet ini saya yakin menyelesaikan pembelahan.

Presiden dilantik 20 Oktober 2019, kabinet dibentuk alhamdulillah Pak Prabowo masuk sebagai anggota kabinet bersama Pak Sandiaga Uni masuk di dalamnya persendian artinya langkah awal rekonsiliasi dan konsolidasi elite dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi.

Kemudian setelah itu ada empat kali pertemuan lanjutan sampai menjelang pendaftaran capres-cawapres di KPU kemarin. Terakhir itu kami bertemu dengan Pak Presiden di bulan Juni 2023. Saat itu kami melihat beliau punya perhatian dan kepentingan yang sangat besar untuk bisa menjaga legacy.

Dalam pertemuan kita tanya apa benar bapak ada keinginan memperpanjangan tiga periode. Beliau katakan konstitusi tidak membuka jalan untuk itu. Terus kami tanya kalau begitu apa legacy bapak. Beliau menyatakan ada tiga, kesatu IKN, kedua pembangunan infrastruktur secara lembut, akseleratif, dan merata, yanf ketiga hilirisasi.

Dari tiga itulah kami mendiskusikan siapa orang yang bisa meneruskan legacy ini. Dari awal kan kita tahu Pak Jokowi kan juga mendorong sosok Ganjar Pranowo tapi kelihatannya ada dinamika elite di internal PDIP dan relasi antara kepada Pak Jokowi sehingga kami membaca sepertinya Pak Presiden punya preferensi baru.

Dari prerensi baru itu kami melihat dan menilainya ke sosok Pak Prabowo. Nah mulai kami komunikasi dengan banyak partai politik dan ternyata dari percaturan capres-cawapews ini ada deadlock di soal cawapres.

Saling mengunci kan dan kami juga sempat ngobrol dengan Pak Presiden bahwa ini pemantauannya memang tidak mudah karena figur-figur cawapres ini saling mengunci satu sama lain.

Nah sampai pada pertemuan di bulan Juni 2023 dengan Pak Presiden kami menyampaikan satu usulan. Kalau bapak memang punya kepentingan besar untuk melanjutkan legacy ini ada yang melanjutkan legacy ini, kemudian secara dinamika politik ini ada jalan buntu siapa cawapresnya Pak Prabowo, Bagaimana kalau sosok Gibran sebagai cawapresnya.

Baca juga: Demi Pilpres yang Sejuk, Ketua TKN Prabowo-Gibran Minta Relawan Gencarkan Kampanye Positif

Mengapa Gibran yang dimunculkan kok tidak orang lain?

Pertama begini ketika figur-figur yang waktu itu muncul ke permukaan sebagai Cawapres Pak Prabowo ya dan saling mengunci satu sama lain. Saya tidak mau sebutkan nama tokohnya.

Ternyata dari komunikasi informal kami dengan berbagai parpol ketika kami meunculkan nama Gibran mereka cenderung bisa bersepakatan dengan figur Gibran.

Mereka mereka bisa bersepakat karena Pak Prabowo visinya ingin melanjutkan legacy Pak Jokowi. Ingin melanjutkan penacapaian Pak Jokowi sehingga kalau itu yang menjadi prinsip Pak Prabowo maka koalisi ini harus ada unsur “perwakilan Pak Jokowi”.

Itu unsur yang berkembang di parpol sehingga kemudian mereka menerima. Akhirnya mereka menerima secara mufakat Gibran yang maju sebagai cawapres.

Ketika Partai Gelora menyampaikan usulan Gibran sebagai cawapres itu apa reaksi Pak Jokowi?

Menolak, alasannya karena tidak cukup umur. Yang kedua beliau kan baru beberapa tahun jadi Walikota. Beliau mungkin punya penilaian belum saatnya.

Tapi kami sampaikan saat itu bahwa sosok Gibran bisa menjadi solusi dari kebuntuan politik antar partai-partai yng akan membantu Pak Prabowo.

Waktu mengusulkan itu apakah sudah ada omongan mengenai permohonan perubahan UU Pemilu soal syarat batas usia capres-cawapres?

Oh belum, saya juga tidak tahu karena kami tidak pernah mendiskusikan terkait hal itu. Tapi kemudian memang kita tahu ada muncul di judcial review dari beberapa pihak dari PSI dan dari perseorangan.

Ada tiga pihak kalau tidak salah itu muncul setelah itu tapi di bulan Juni ketika kami dari Partai Gelora mengusulkan sosok Gibran untuk menyelesaikan kebuntuan kompromi politik di partai pendukung Pak Prabowo itu belum ada isu.

Ada rantai putus tadi diusulkan Gibran sebagai cawapres tapi ada kendala UU Pemilu. Lalu tiba-tiba ada orang mengajukan gugatan judicial review, letaknya Partai Gelora ini di mana?

Ide tentang Gibran sebagai cawapres Prabowo bukan hanya dari satu orang. Gelora ada dalam usulan itu tapi bisa jadi ada unsur-unsur lainnya yang juga punya pikiran yang sama.

Tapi pada waktu itu Partai Gelora tidak punya niat merealisasikan lewat permohonan judcial review sebagi action lanjutan dari ide yang disampaikan ke Pak Jokowi?

Kita tidak punya agenda lanjutan seperti itu. Kita mendengar di berita ya bawa ada pihak yang mengajukan judicial review, ini semacam insidental saja dan kemudian proses itu berjalan sampai kemudian MK mengambil keputusan.

Ketika mengusulkan kepada Pak Presiden lalu beliau menolak karena dua alasan tadi apakah Pak Jokowi itu aktif dalam pengujian di MK?

Kami konteksnya menjaga rekonsiliasi yang sudah keputusan penting yang sudah diambil oleh Presiden Jokowi di 2019. Kemudian melanjutkan legacynya. Dan kemudian memecah satu kebuntuan politik partai koalisi pendukung Pak Prabowo

Begitu disepakati nama Gibran, artinya tidak ada saling mengunci maka kami melihat proses kami berikutnya adalah berkomunikasi dengan pak Prabowo.

Hasilnya kurang lebih ada dua kesempatan pertemuan secara khusus beliau memang mengatakan begini saya dari awal harus sampaikan ke teman-teman termasuk ke Partai Gelora.

Visi saya ini melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi sehingga koalisi yang ingin saya bangun pun adalah ini Koalisi Indonesia Maju yang merupakan timnya Pak Jokowi. Berulang-ulang beliau sampaikan begitu dalam hal itu.

Kami sampaikan berarti Pak Prabowo setuju cawapresnya Mas Gibran. Beliau katakan kalau cawapres saya ada beban maka koalisi ini menjadi sempurna maksudnya ini adalah memang untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi.

Jadi pucuk dicinta ulam pun tiba (mendapatkan sesuatu yang lebih dari pada yang dicita-citakan) kira-kira begitu ya?

Pak Prabowo ini kan sudah tiga kali ikut kontestasi di Pilpres ya. Jadi capres sudah dua kali secara psiko-politik bukan perkara muda. Maju yang keempat kali itu bukan perkara mudah paling tidak kita membayangkan situasi psikologis seorang pak Prabowo oke saya akan maju sebagai capres untuk pemilu tapi harus memastikan peluang menangnya besar.

Dan peluangnya itu ada di posisi cawapresnya?

Ketika Pak Jokowi ada di situ yaitu membangun apa menambah apa kepercayaan dari Pak Prabowo.

Sebelum Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat usia di bawah 40 tahun bagaimana situasi di koalisi?

Ketika proses MK itu berjalan kami saling mengkonfirmasi ini arahnya ke mana. Calon koalisi Pak Prabowo itu masih belum mengkrucut satu nama.

Memang nama Gibran muncul tapi masih ada beberapa nama dan ketika MK mengambil keputusan kami juga sempat terkecoh karena pagi itu putusan ditolak sehingga kita berkomunikasi ke parpol bahwa tidak ada pilihan membahas kembaki nama-nama yang sebelumnya sudah ada.

Sore baru kemudian kita terkaget-kaget lagi ada keputusan begitu kan dari MK. Kami kemudian berkomunikasi pimpinan partai-partai termasuk Pak Prabowo.

Pak Prabowo waktu itu menyampaikan apa tindak lanjut dari putusan MK. Saya ingat Pak Prabowo mengundang ketua umum partai di Kartanegara dua tiga hari setelah putusan MK. Tadinya saya berpikir beliau akan mengusulkan satu nama sebagai cawapres.

Ternyata beliau mengatakan kepada para ketua umum partai kita belum menentukan siapa sosok. Pak Prabowo mengatakan masih ingin mendengarkan pendapat dari pimpinan partai yang diminta menulis nama satu sampai tiga cawapres.

Waktu itu ada Golkar, PAN, PBB, Demokrat sudah gabuung di situ, Partai Garuda, dan Partai Gelora. Semuanya mengusulkan. Gelora hanya mengusulkan satu nama padahal boleh tiga.

Gelora tetap mengusulkan Mas Gibran. Pak Prabowo belum tahu atas usulan itu, beliau mengatakan setelah mendapat usulan nama-nama ini akan dikonsultasikan ke Pak Jokowi.

Jadi setelah pertemuan itu mengkrucut nama menjadi Mas Gibran?

Setelah AMIN dan Ganjar-Mahfud mendaftar 19 Oktober, ketua umum partai berkumpul tanggal 20 Oktober. Disitulah Pak Prabowo mengambil keputusan siapa yang akan menjadi cawapres.

Sebelum pertemuan itu kami berkeyakinan Pak Prabowo sudah berkomunikasi dengan Pak Jokowi tentang nama yang diusulkan. Rapat itu berlangsung cepat 2-3 menit, Pak Prabowo menyampaikan sudah mempelajari dan konsultasikan. Hari ini kita putuskan nama cawapres yaitu Gibran Rakabuming Raka.

Pada saat itulah kami confirm bahwa Pak Jokowi sudah menyetujui Mas Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo.

Antara tanggal 16 Oktober sampai 20 Oktober itu ribut sekali, bagaimana Partai Gelora mencermati hal itu?

Peran kami saat itu setelah putusan MK memang tidak mencermati proses pengambilan keputusan tidak tapi yang menjadi perhatian kami adalah apa tindak lanjut setelah putusan MK.

Partai Gelora menganggap apapun alasannya putusan itu sudah berlaku mengikat dan final. Artinya se-kontroversi apapun secara proses ataupun ada pro kontra.

Dan bahwa ada dewan etik itu peroalan etik yang mana itu tidak akan membatalkan putusannya. Terus terang setelah putusan MK itu kami tidak concern mencermati isu pengambilan keputusan tetapi apa tindak lanjut dari putusan itu.

Jadi boleh saya simpulkan Partai Gelora menganggap apapun alasannya tidak masalah?

Putusan itu kan final dan mengikat dalam case ini. Prosesnya bagaiman itu kan sesuatu yang terjadi di MK. Misalnya dulu ketika MK memutuskan suara terbanyak itu kan juga berkontraksi luar biasa alam dan pada akhirnya partai politik tidak tidak bisa buat apa apa

Itu urusan lain kalau ada etik yang melanggar ya itu urusan dewan etiknya. (Tribun Network/Reynas Abdila)