TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Nurdin Halid menjawab soal dugaan adanya intervensi dari pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada partai politik atau Parpol dalam urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dengan tegas Nurdin membantah tudingan intervensi dari Presiden Jokowi ke Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Nurdin menekankan, seluruh kebijakan yang diputuskan oleh Partai Golkar adalah hasil kesepakatan bersama dari seluruh instrumen partai.

Termasuk soal keputusan untuk mendeklarasikan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai Cawapres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

"Andaikan pun ada kartu truf dan itu kepada pribadi Pak Airlangga, Pak Airlangga tidak akan mampu membawa pribadinya kepada Partai Golkar."

"Partai Golkar kan kolektif kolegial. Setiap kebijakan dan strategis itu melalui mekanisme rapat pleno, kemudian konsultasi dengan dewan pakar, dewan pembina, penasihat," kata Nurdin dilansir Kompas.com, Kamis (2/11/2023).

Baca juga: Ridwan Kamil ke IKN Bareng Jokowi, Pengamat Sebut Ada Agenda soal Arah Dukungan di Pilpres 2024

Dalam masalah dugaan intervensi dari Presiden Jokowi ini, Nurdin pun mendorong PDIP untuk bisa mengklarifikasi langsung ke Presiden Jokowi.

Mengingat Presiden Jokowi adalah kader PDIP, sebagai petugas partai pasti Presiden Jokowi akan bisa memenuhi panggilan PDIP.

Bahkan Nurdin mengaku, Golkar akan ikut mendukung jika PDIP mampu melakukan klarifikasi tudingan intervensi ini ke Presiden Jokowi.

"(Jokowi) kan kader PDI Perjuangan kan? Kalau enggak salah. Dan itu kan petugas partai. Kalau petugas partai, mudah sekali, tinggal panggil sebagai petugas partai, menyampaikan, kenapa ada tekanan kepada atau mencampuri urusan partai lain?"

Baca juga: Deklarasi Ganjar Pranowo Disalahkan Anis Matta, Hasto PDIP Bicara Peran Jokowi di 18 Maret 2023

"Itu mudah sebetulnya. Dan kalau dilakukan oleh PDI-P, kita support. Kita beri apresiasi yang sangat tinggi," terang Nurdin.

Diketahui sebelumnya, tudingan intervensi dari Presiden Jokowi ke Golkar ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat.

Sebelumnya Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto juga pernah menyatakan soal dugaan adanya tekanan pada ketum Parpol terkait urusan Pilpres 2024.

Djarot menuturkan pemerintah kini seakan-akan tak satu kata dan perbuatan dalam mengikuti dinamika Pemilu dan Pilpres 2024.

Baca juga: Sekjen PSI Sebut Presiden Jokowi Tengah Mengalami Serangan Fitnah Bertubi-tubi dari Lawan Politiknya

Meskipun pemerintah menyatakan tidak akan mengintervensi Pilpres 2024, tapi menurut Djarot bukti-bukti yang ada justru menunjukkan sebaliknya.

Salah satu buktinya yakni informasi yang diterima Djarot terkait Mensesneg yang menjadi tangan kanan Presiden Jokowi untuk bisa melobi hingga menekan Ketum Parpol.

"Dari apa yang saya baca misalnya, seorang Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) menjadi kepanjangan tangan dari 'Pak Lurah' untuk bisa melobi, menekan Ketum Ketum partai. Ini terjadi," ujar Djarot.

Meski demikian Djarot enggan menyebut siapa Ketum Parpol yang dimaksudnya itu.

Baca juga: Khawatirkan Konflik Jokowi-PDIP, Pengamat Sebut Menteri PDIP Kini dalam Posisi Sulit

Bantah Gibran Sudah Gabung Golkar

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid membantah rumor bahwa bakal cawapres Prabowo Subianto sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, telah menjadi kader Golkar.

Menurut Nurdin, Gibran sampai saat ini tetap "merah" atau masih menjadi kader PDIP.

Oleh sebab itu, Nurdin menyebut rumor Gibran sudah "kuning" atau berpindah ke Golkar tidak benar.

"Sekarang ada isu bahwa Gibran dicalonkan karena sudah kuning (Golkar). Itu enggak. Gibran tidak jadi kuning. Sampai sekarang Gibran tetap merah, PDIP," kata Nurdin Rabu malam, (1/11/2023).

Dia kemudian menyinggung pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kader PDIP untuk keluar jika bermain dua kaki.

Baca juga: Dari Polemik Petugas Partai, Isu Jokowi Ketua Umum PDIP hingga Gibran Dicap Pembangkang

Menurut Nurdin, persoalan Gibran bisa diselesaikan dengan mudah oleh internal PDIP.

"Oleh karena itu, bahwa sebetulnya sangat mudah, internal partai PDIP selesaikan secara internal, kita tidak boleh ikut campur," kata Nurdin.

Nurdin menyebut partai berlambang pohon beringin itu tidak akan mencampuri urusan di dalam internal PDIP.

Kemudian, Nurdin mengungkap alasan Golkar memilih mendukung Gibran sebagai bakal cawapres Prabowo.

"Oleh karena itu, saya menegaskan bahwa Gibran itu adalah belum menjadi kader Partai Golkar. Kenapa Golkar mencalonkan? Itu adalah strategi dalam memenangkan pemilu," ujar dia.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Febri Prasetyo)(Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)

Baca berita lainnya terkait Pilpres 2024.