TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Nurdin Halid menjawab soal dugaan adanya intervensi dari pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada partai politik atau Parpol dalam urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dengan tegas Nurdin membantah tudingan intervensi dari Presiden Jokowi ke Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Nurdin menekankan, seluruh kebijakan yang diputuskan oleh Partai Golkar adalah hasil kesepakatan bersama dari seluruh instrumen partai.

Termasuk soal keputusan untuk mendeklarasikan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai Cawapres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

"Andaikan pun ada kartu truf dan itu kepada pribadi Pak Airlangga, Pak Airlangga tidak akan mampu membawa pribadinya kepada Partai Golkar."

"Partai Golkar kan kolektif kolegial. Setiap kebijakan dan strategis itu melalui mekanisme rapat pleno, kemudian konsultasi dengan dewan pakar, dewan pembina, penasihat," kata Nurdin dilansir Kompas.com, Kamis (2/11/2023).

Baca juga: Ridwan Kamil ke IKN Bareng Jokowi, Pengamat Sebut Ada Agenda soal Arah Dukungan di Pilpres 2024

Dalam masalah dugaan intervensi dari Presiden Jokowi ini, Nurdin pun mendorong PDIP untuk bisa mengklarifikasi langsung ke Presiden Jokowi.

Mengingat Presiden Jokowi adalah kader PDIP, sebagai petugas partai pasti Presiden Jokowi akan bisa memenuhi panggilan PDIP.

Bahkan Nurdin mengaku, Golkar akan ikut mendukung jika PDIP mampu melakukan klarifikasi tudingan intervensi ini ke Presiden Jokowi.

"(Jokowi) kan kader PDI Perjuangan kan? Kalau enggak salah. Dan itu kan petugas partai. Kalau petugas partai, mudah sekali, tinggal panggil sebagai petugas partai, menyampaikan, kenapa ada tekanan kepada atau mencampuri urusan partai lain?"

Baca juga: Deklarasi Ganjar Pranowo Disalahkan Anis Matta, Hasto PDIP Bicara Peran Jokowi di 18 Maret 2023

"Itu mudah sebetulnya. Dan kalau dilakukan oleh PDI-P, kita support. Kita beri apresiasi yang sangat tinggi," terang Nurdin.

Diketahui sebelumnya, tudingan intervensi dari Presiden Jokowi ke Golkar ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat.

Sebelumnya Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto juga pernah menyatakan soal dugaan adanya tekanan pada ketum Parpol terkait urusan Pilpres 2024.

Djarot menuturkan pemerintah kini seakan-akan tak satu kata dan perbuatan dalam mengikuti dinamika Pemilu dan Pilpres 2024.

Baca juga: Sekjen PSI Sebut Presiden Jokowi Tengah Mengalami Serangan Fitnah Bertubi-tubi dari Lawan Politiknya