Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga pasangan calon presiden memaparkan sejumlah poin untuk program mereka di sektor energi, di mana semuanya memiliki kesamaan dalam mendorong Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Di Indonesia sendiri mulai menggencarkan transisi energi, meski Energy and Climate Intelligence Unit melaporkan pada Juli 2023, posisi Indonesia berada di tempat terbawah di antara 159 negara dalam persiapan menuju emisi nol bersih.

Lalu, bagaimana program para calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD, di sektor energi?

Anies-Cak Imin dalam dokumen visi-misi yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), memberi judul "Ketahanan Energi" dalam program-program yang dicanangkan pada sektor energi. Pasangan ini menyinggung 31 kata energi di dokumen mereka.

Baca juga: Pakar: SDM Berkualitas Berperan Penting untuk Akselerasi Pemanfaatan Energi Terbarukan

• Membudayakan perilaku hemat energi, melalui edukasi masyarakat dan insentif kebijakan, serta memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi melalui perbaikan data dan pendekatan teknologi;
• Mewujudkan perencanaan produksi dan ekspor energi yang berorientasi kepentingan nasional, dengan mempertimbangkan keamanan suplai dan cadangan dalam negeri;
• Menjalin kerja sama dengan negara-negara produsen energi, termasuk negara-negara di Afrika, Eropa Timur, Amerika Latin, Asia Tengah dan Timur Tengah, untuk mendapatkan energi murah;
• Meningkatkan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional hingga ke tingkat yang aman, untuk menjamin ketersediaan BBM dan memungkinkan dilakukannya perencanaan impor yang matang, untuk mendapatkan harga terbaik;
• Memperkuat tata kelola importasi energi, terutama migas, untuk menekan ruang gerak para spekulan guna memberikan harga terbaik bagi rakyat;
• Menerapkan teknologi terkini, untuk memaksimalkan efisiensi eksploitasi, termasuk menerapkan Enhanced Oil Recovery di berbagai sumur minyak bumi di Indonesia, yang sudah tua; Melakukan renegosiasi dan merealisasikan kesepakatan produksi energi yang tertunda, termasuk proyek Masela;
• Melaksanakan program “Indonesia Menuju EBT” melalui diversifikasi energi, termasuk bioenergi, panas bumi, air terjun, angin, hidrogen, dan tenaga surya, dengan dukungan pemerintah dari sisi pembiayaan maupun pemetaan potensi, serta dengan memaksimalkan transfer teknologi;
• Memaksimalkan peran panas bumi, di mana Indonesia memiliki sekitar 40 persen cadangan dunia, sebagai sumber energi penting, dengan mendorong penemuan cadangan terbukti oleh pemerintah, untuk menurunkan risiko dan meningkatkan daya tarik investasi;
• Membuka peluang bagi masyarakat dan komunitas, untuk memproduksi EBT dan memasarkannya ke Perusahaan Listrik Negara (PLN), guna mendorong pertumbuhan EBT;
• Mendorong inovasi pembiayaan EBT melalui berbagai pendekatan, termasuk: project development funding, viability gap financing, dan credit enhancement funding;
• Memanfaatkan green financing dengan bunga yang kompetitif, dan merealisasikan peluang carbon trading dan bursa karbon guna mendapatkan sumber pendanaan murah dari luar negeri;
• Membentuk Dana Abadi (Resource Endowment Fund) berasal dari pendapatan sumber daya alam (SDA), yang dialokasikan untuk riset EBT, peningkatan kualitas manusia, dan untuk memberikan insentif bagi penerapan EBT;
• Mendorong penggunaan kendaraan umum oleh masyarakat melalui edukasi, perbaikan sarana-prasarana, peningkatan layanan dan keekonomian harga tiket, yang diikuti dengan konversi menuju kendaraan umum listrik.

Sementara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka turut menuangkan fokus mereka dengan menuliskan, "Swasembada Energi," pada dokumen yang diserahkan kepada KPU. Pasangan ini menyinggung 25 kata energi dalam dokumen mereka.

• Mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (super power) dalam bidang energi baru dan terbarukan (renewables) dan energi berbasis bahan baku nabati (bioenergy).
• Mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat Konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945.
• Memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional,
• Merevisi semua tata aturan yang menghambat untuk meningkatkan investasi baru di sektor energi baru dan terbarukan (EBT).
• Mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh BUMN atau swasta.
• Memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor. Meningkatkan dan menambah porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran listrik PLN.
• Melanjutkan dan mengevaluasi pengembangan kawasan ekonomi khusus yang terspesialisasi dengan mengedepankan ekonomi hijau dan/atau ekonomi biru.

Sedangkan, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak secara spesifik memberikan judul di dokumen mereka. Namun, menyinggung 15 kata energi, serta mencantumkannya pada beberapa bagian.

Misalnya dalam bagian persoalan pokok dan tantangan ke depan, mereka menyinggung soal tantangan global, yang mengakibatkan berbagai krisis satu di antaranya krisis energi. Lalu, menyinggung pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara optimal.

• Memperkuat SDM, program afirmasi, akselerasi infrastruktur, energi, pangan, air bersih, serta menjadikan wilayah perbatasan dan 3T (tertinggal, terpencil, terluar) sebagai koridor strategis pembangunan nasional.
• Pemeliharaan hutan, pemangkasan polusi udara dari emisi kendaraan dan industri, pembatasan penggunaan plastik, serta transisi energi menuju net zero emission.
• Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai generator pembaharuan yang potensinya sekitar 3.700 GW secara bertahap untuk kebutuhan energi dalam negeri, sehingga porsi EBT di dalam bauran energi menjadi 25-30 persen hingga tahun 2029.
• Desa mampu mendayagunakan sumber energi lokal berbasis energi baru terbarukan untuk memasok kebutuhan energinya, sehingga menjadi bagian dari gugus penghijauan ekonomi Indonesia.

Selain itu juga menyinggung soal hilirisasi, yakni dituliskan, Indonesia memiliki rantai pasok yang lengkap, dari mulai bahan mentah, tenaga kerja terampil dan pasar yang besar.

"Hilirisasi sumber daya alam pertambangan, perkebunan, pertanian serta perikanan dan kelautan dilakukan secara menyeluruh hingga menciptakan produk akhir bernilai tinggi dengan fondasi industri hulu dan kebijakan TKDN. Hilirisasi difokuskan pada SDA dan mineral di mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif untuk menciptakan keunggulan kompetitif dengan menggunakan pilihan teknologi yang berkelanjutan dengan cakupan pasar seluas-luasnya," tulis Ganjar-Mahfud.