Din Syamsuddin Minta Maaf usai Diprotes Catut Nama Waketum DMI
Din Syamsuddin beralasan, hal itu berawal dari pertemuan Din dengan Ketua Umum DMI Bapak Jusuf Kalla di Monas pada Aksi Akbar Palestina kemarin.
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin memberikan klarifikasi atas protes yang dilayangkan Wakil Ketua Umum DPP Dewan Masjid Indonesia Komjen Pol (Pur) Syafruddin Kambo.
Ia pun meminta maaf kepada mantan Wakapolri dan MenPAN-RB itu.
"Saya sudah minta maaf kepada Pak Syafruddin, namun karena beliau merasa akan merusak reputasinya sebagai tokoh nasional dan internasional, beliau memprotes lewat media.
Saya sekali memohon maaf dan sama sekali tidak mengetahui bahwa itu akan merusak reputasinya sebagai tokoh nasional dan internasional sebagaimana yang ditulis media," kata dalam keterangan yang diterima Selasa (7/11/2023).
Din memaparkan, tokoh ormas yang diajak bersilaturahim ke DPP Partai NasDem berdasarkan undangan.
Adapun nama yang dicantumkan dalam daftar adalah yang bersedia hadir.
"Sementara, nama Wakil Ketua Umum PP Dewan Masjid diberi catatan dalam kurung tentatif atau tidak pasti hadir," ungkap Din.
Din Syamsuddin beralasan, hal itu berawal dari pertemuan Din dengan Ketua Umum DMI Bapak Jusuf Kalla di Monas pada Aksi Akbar Palestina kemarin.
Pada pertemuan itu, Din mengaku salah tangkap ada isyarat Jusuf Kalla bahwa ada wakil DMI yang akan hadir pada rombongan Pimpinan/Tokoh Ormas Islam ke DPP Partai NasDem 6 Nopember 2023.
"Saya bertanya apakah ada wakil dari DMI yang mau ikut, dengan menyebut mungkin Wakil Ketua Umum DMI bisa mewakili. Saya salah dalam memahami isyarat Pak JK bahwa beliau setuju," ungkap Din.
Baca juga: Putusan MKMK Tidak Pengaruhi Syarat Usia Cawapres, Begini Respons Gibran
Lanjut Din, ketika Partai NasDem meminta daftar nama yang akan hadir untuk keperluan penyediaan kursi tempat duduk, nama Waketum DMI dimasukkan dengan catatan tentatif.
"Waktu beliau mengirim WA tidak akan ikut dengan alasan tidak ikut politik praktis, daftar itu tidak segera diralat (karena sudah ditulis tentatif atau tidak pasti). Jadi tidak benar dicatut, karena tidak ada keperluan sama sekali untuk itu, suatu istilah yg berkonotasi negatif," ujar dia.
