TRIBUNNEWS.COM - Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mengecam dugaan intimidasi yang dilakukan aparat keamanan kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Melki Sedek Huang.

Intimidasi terhadap Ketua BEM UI diduga buntut kritik yang dilayangkan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat usia capres/cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres.

PBHI yang terhimpun bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai hal itu menghalangi kebebeasan berekspresi masyarakat sipil.

"Kami mengecam tindakan intimidasi yang dilakukan oleh aparat pertahanan-keamanan terhadap ketua BEM UI dan keluarganya sehubungan dengan ekspresi kritik dan penolakannya terhadap putusan MK yang mumuluskan langkah pencawapresan Gibran yang berpasangan dengan Prabowo Subianto," ungkap Ketua PBHI, Julius Ibrani, melalui keterangan tertulis kepada Tribunnews, Kamis (9/11/2023).

Baca juga: Anwar Usman Dicopot Sebagai Ketua MK, Praktisi Hukum Soroti Perilaku Hakim Soal Konflik Kepentingan

Tindakan intimidasi tersebut, lanjut Julius, diduga merupakan upaya nyata elit politik yang berkuasa melalui alat pertahanan-keamanan merepresi kritik dan kebebasan berekspresi masyarakat.

"Penting dicatat, kritik masyarakat sipil terhadap putusan MK merupakan bagian dari kebebasan yang dijamin oleh konstitusi. Karena itu, intimidasi tidak dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun," ungkapnya.

PBHI mendesak dugaan tindakan intimidasi terhadap Melki dan keluarganya harus diusut tuntas dan pelaku diproses hukum.

"Hal ini tidak bisa dan tidak boleh dibiarkan mengingat hal itu menjadi ancaman terhadap kebebasan sipil, terutama di tengah pelaksanaan Pemilu yang seharusnya menjamin dan hak-hak politik warga negara," ungkapnya.

Aparat Harus Netral

PBHI juga mendesak aparat pertahan-keamanan negara untuk bersikap netral dan tidak menjadi alat kekuasaan untuk mengancam dan membatasi kebebasan rakyat dalam proses Pemilu.

"Pemilu sejatinya adalah mekanisme demokratis bagi rakyat untuk mengevaluasi aktor politik kekuasaan negara. Untuk itu rakyat harus bebas dari segala bentuk intervensi dan intimidasi," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang mengaku dirinya dan kedua orangtuanya mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI, setelah ia mengkritisi putusan MK soal batas usia capres-cawapres.

Baca juga: Mahfud MD soal Suhartoyo Jadi Ketua MK: Mudah-mudahan Tak Terkontaminasi dan Tak Buat MK Rusak

Melki menyesalkan tidak hanya mengenai dirinya, tapi juga ditujukan kepada kedua orangtua dan guru sekolahnya.

Hal itu diungkapkan Melki Sedek Huang seusai acara diskusi di UI, Selasa (7/10/2023) malam.

"Ya, di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI dari Polri menanyakan ke ibu saya," kata Melki, dikutip dari WartaKotaLive.com.

Kepada ibunya, kata Melki aparat kepolisian dan TNI menanyakan perihal kegiatan Melki yang lakukan selama di rumah serta kapan biasanya Melki pulang ke rumah.

Intimidasi juga dialami guru Melki di SMA 1 Pontianak, menjelang putusan MK tentang batas usia capres-cawapres.

"Guru di sekolah saya SMA 1 Pontianak juga ada yang telpon, katanya menjelang putusan MK ada yang tanya Melki pas sekolah gimana. Melki kebiasaannya apa dan lain sebagainya," ujarnya.

Meski banyak ancaman dan intimidasi, Melki mengaku tak gentar untuk menyuarakan ketimpangan hukum yang sedang terjadi.

"Jadi himbauan buat temen-temen yang hari ini kritis, hari ini melawan, jaga diri masing-masing karena kekuasaan makin mengkhawatirkan," katanya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto) (WartaKotalive.com/M. Rifqi Ibnumasy)