TRIBUNNEWS.COM - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD memakai analogi sepak bola dengan menyebut adanya wasit di Pilpres 2024 yang tak netral.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Politik TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto.

Andi menyebut wasit yang dimaksudnya itu diarahkan oleh pihak yang berada di area VIP box.

Namun, dia tidak menjelaskan secara lebih rinci soal siapa sosok wasit dan pihak di VIP tersebut.

"Hari ini kami ragu-ragu untuk mempersiapkan kesebelasan yang akan bermain karena dari awal kami menyadari wasitnya tidak akan memimpin pertandingan itu dengan melihat dinamika di lapangan, tapi wasitnya akan terus-menerus menoleh ke VIP box untuk menunggu arahan apa yang harus dilakukan selama pertandingan," katanya dalam konferensi pers di Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Minggu (12/11/2023), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Dia mengatakan pertandingan bakal menjadi tidak adil ketika di saat yang bersamaan para penonton melihat keanehan yang muncul di dalam pertandingan tersebut.

Baca juga: Ganjar Kritik Kinerja Jokowi, Pengamat: Wujud Sosok yang Tidak Menjilat Presiden

Kemudian, Andi turut menyindir sosok capres dan cawapres yang tidak taat terkait syarat usia minimal dalam mencalonkan diri.

Dia juga menganalogikan hal tersebut dengan kompetisi Piala Dunia U17 di mana sosok capres-cawapres tersebut diizinkan untuk tetap berkontestasi lantaran asosiasi dunia memberikan kelonggaran terhadap yang bersangkutan.

Lagi-lagi, Andi tidak menjelaskan sosok capres-cawapres dan asosiasi dunia yang dimaksud.

"Jadi ini kira-kira seperti hari inilah ada Piala Dunia U17 lalu kemudian diizinkan ada satu kesebelasan menggunakan pemain di usia 26, 27 tahun yang sangat matang dan hanya kesebelasan itu yang diizinkan, yang lain tidak diizinkan, yang lainnya ketat dengan (syarat) batasan umur."

"Lalu yang di sana diizinkan karena asosiasi dunianya memberikan privilege khusus tentang itu," kata Andi.

Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) itu juga menyinggung soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap sembilan hakim konstitusi yang terbukti melanggar etik terkait putusan soal batas usia capres-cawapres.

Andi pun mengaku bingung terkait langkah selanjutnya soal pemenangan Ganjar-Mahfud jika telah ada 'kecurangan' dalam pelaksanaan Pilpres 2024.

"Jadi bagaimana caranya kami bergerak ke depan untuk melakukan Pemilu 2024 kalau titik awalnya, pencalonan capres-cawapresnya, terjadi sesuatu yang kemudian oleh MKMK disebut sebagai pelanggaran etik berat," katanya.