TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA- Sekretariat Kuning Ijo Biru (KIB) bekerja sama dengan Forum Mahasiswa Jatim menggelar dialog publik berjudul 'Milenial dan Republik' di Surabaya, Senin (13/11/2023).

Forum mahasiswa Jatim tersebut terdiri dari sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampus di Jawa Timur.

Pada dialog tersebut, turut hadir sebagai narasumber adalah ahli hukum tata negara Refly Harun, Koordinator Sekber KIB Habil Marati, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dan pengamat politik Rocky Gerung.

Dalam paparannya, Refly Harun menyoroti mengenai situasi pencapresan di Indonesia.

Satu hal yang menjadi sorotan Refly adalah tingginya Presidential Threshold (PT) atau ambang batas suara atau jumlah kursi partai politik di parlemen untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, yakni 20 persen.

Menurut dia, tingginya syarat tersebut menjadi belenggu bagi demokrasi di Indonesia karena calon presiden (capres) menjadi sangat terbatas.

"PT 20 persen membelenggu demokrasi sehingga capres jadi terbatas," kata Refly.

Refly kemudian membandingkan gugatan PT dan batas usia calon presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan batas usia capres-cawapres di MK justru disetujui. Padahal, gugatan PT di MK sudah puluhan kali diajukan namun selalu ditolak.

"MK bisa revisi UU syarat usia pencapresan, sementara puluhan kali gugatan soal PT selalu kandas," kata Refly Harun.

Baca juga: Dominasi DPT, Suara Gen Z dan Milenial di Pemilu 2024 Bisa Jadi Penentu Utama

Sementara itu Habil Marati berharap para mahasiswa tidak hanya sekadar mengejar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Menurut Habil, mahasiswa yang hanya mengejar IPK tinggi menyebabkan mahasiswa tidak kritis lagi.

Ia berpesan kepada mahasiswa agar berpartisipasi aktif pada Pemilu 2024. Mahasiswa diminta agar memperhatikan calon presiden yang bebas dari oligarki partai, politik dinasti atau yang tidak membawa oksigen bersih.

"Jangan ikut Capres dari politik dinasti," kata Habil.

Dalam diskusi tersebut, Rocky Gerung menyoroti kegoncangan politik akibat putusan MK terkait putusan batas usia capres dan cawapres.

Rocky mengatakan Presiden Jokowi bisa dicap sebagai hegemoni kekuasaan apabila benar melakukan intervensi terhadap putusan MK.

Tampak hadir pengurus Go Anies Sirojudin Wahab, politikus PAN Yasin Kara dan Andrianto dari KIB.