Kritik Keras Anies Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong: Aparat Negara Tidak Bersifat Netral
Anies Baswedan mengkritik beredarnya pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dengan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, mengkritik beredarnya pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dengan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban.
Sebab, pakta integritas yang beredar tersebut menyatakan Yan siap memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024.
Menurut Anies, hal itu merupakan bukti nyata aparat negara yang tidak netral jelang pemilu2024.
"Itu lah contoh, itu yang menurunkan kepercayaan rakyat pada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara," kata Anies di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).
Baca juga: Hasto PDIP Buka Suara Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar: Diusut Saja Semuanya
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, jika seorang pejabat memiliki aspirasi dukungan ke pasangan calon tertentu di pemilu 2024, maka sebaiknya mundur dari tugasnya.
Sebab menurut Anies, penggunaan jabatan untuk kepentingan aspirasi pribadi sama dengan merendahkan martabat negara.
"Dan lebih parahnya lagi, anda membuat rakyat tidak percaya pada negara, karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok menggunakan tangan negara, tidak apa punya aspirasi pribadi mundur saja," pungkas Anies.
Adapun pakta integritas tersebut ditandatangani Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP.
Isi pakta integritas tersebut, yakni; pertama, mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong.
Baca juga: Soal Beredarnya Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, TKN Prabowo-Gibran: Kami Tetap Berpikir Positif
Kedua, tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Ketiga, menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.
Keempat, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.
Kelima, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta Integritas ini.