Sindiran Ganjar soal Drakor Politik Jelang Pilpres 2024, Pengamat: Ungkapan Isi Hati Koalisi
Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda, mengomentari saling sindir mengenai drama Korea (drakor) jelang Pilpres 2024.
Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: bunga pradipta p
"Semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu," tegasnya.
Dirinya pun memastikan pasangan Ganjar dan Mahfud MD akan menjaga demokrasi di Indonesia.
"Saya tenang kok, dan kami ini tenang semua, karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini," ungkap Ganjar.
Meski tak menjelaskan secara gamblang apa alasannya, calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Gibran Rakabuming Raka, mengaku sepakat dengan pernyataan Ganjar.
"Setuju," jelas Gibran Rakabuming Raka saat ditemui di kantornya, Rabu (15/11/2023), dikutip dari TribunSolo.com.
Di sisi lain, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menyatakan bahwa dirinya sempat bertemu dengan Ganjar ketika pengundian nomor urut.
Meskipun demikian, pria berusia 36 tahun itu enggan membeberkan isi pembicaraannya dengan Ganjar Pranowo.
Namun, ia menuturkan suasana pertemuan para elite koalisi partai politik masing-masing kubu berlangsung dengan hangat.
"Yang jelas kami kemarin datang ke KPU sebelum pengundian makan bersama semua. Suasana hangat di sana," terangnya.
Kata Jubir TPN Ganjar-Mahfud
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Pangeran Siahaan, mengungkap maksud sindirin Ganjar Pranowo soal drama politik.
Pangeran mengatakan, apa yang diungkapkan Ganjar hanya menyuarakan apa yang sebenarnya menjadi keresahan masyarakat belakangan ini.
“Pak Ganjar Pranowo menyuarakan apa yang sebenarnya menjadi keresahan banyak masyarakat Indonesia melihat bagaimana dalam suasana menjelang Pemilu 2024 banyak terjadi fenomena-fenomena," ujar Pangeran kepada wartawan, Kamis (16/11/2023).
"Kita bisa melihat banyak indikasi-indikasi yang mana mungkin saja, kalau kita mau bertanding ini lapangannya tidak semuanya rata,” terangnya.
Keresahan masyarakat menyaksikan situasi demokrasi di Indonesia, katanya, bisa ditinjau dari berbagai laporan adanya upaya oknum-oknum aparat yang berpotensi merugikan pasangan capres-cawapres dan pendukungnya.
Padahal, Indonesia telah menempuh perjalanan panjang menjaga demokrasi sejak Reformasi 1998.
