TRIBUNNEWS.COM - Tentara Negara Indonesia (TNI) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkomitmen menjaga netralitas dalam kontestasi pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Sikap netral tersebut juga akan ditunjukkan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu ditegaskan oleh Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi, dan Dandim 0735/Surakarta, Letkol Inf Eko Hardianto, saat menghadiri acara Tribun Series di Harris Hotel Solo, Jawa Tengah, Kamis (17/11/2023).

Dalam talkshow bertajuk Pemilu di Era Gen Z Kompetisi Damai di Media Sosial ini, Iwan menjelaskan sikap Polri dalam berpolitik sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.

Di mana dalam UU tersebut, mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri.

Lantas, dalam pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, menggarisbawahi tugas pokok kepolisian, yakni memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

"UU Nomor 2 Tahun 2002, selalu saya katakan ini karena basis langkah Polri. UU Nomor 2 Tahun 2002 sudah menjelaskan secara gamblang bagaimana sikap anggota Polri dalam berpolitik," ucap Iwan, Kamis.

"Kami tidak berpihak dan kami tidak memanfaatkan hak pilih dan maupun memilih. Artinya kami netral," imbuhnya.

Baca juga: Kominfo Minta Meta Bikin Posko Siaga Pemilu 24 Jam Penuh untuk Cegah Hoaks

Lantas, terkait patroli yang dilaksanakan Polri jelang Pemilu 2024, dimaksudkan agar situasi tetap kondusif menjelang Pemilu 2024.

Menurut Iwan, patroli adalah bagian tidak terpisahkan dari cara bertindak Polri.

Sebab, kata Iwan, patroli adalah sebuah langkah kepolisian untuk mencegah munculnya peristiwa-peristiwa yang mengganggu Kamtibnas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

"Patroli bisa sambang, melintasi, mengawasi, monitoring, itu patroli sambil jalan kaki, sepeda ontel, sepeda motor, mobil bisa."

"Kenapa patroli? Ya memang itu bagian integral yang tidak biasa dipisahkan dalam Polri," ungkapnya.

Lebih lanjut, Iwan menepis soal petugas kepolisian yang memasang baliho partai politik.

Ia pun mengimbau bagi warga yang melihat ada pelanggaran anggota politi maka dapat melapor ke kanal laporan Polri.

"Kami netral, jadi tidak benar kalau ada seperti seperti (memasang baliho)."

"Ada kanal laporan, kami punya propam, jalur pengaduan masyarakat yang melaporkan pelanggaran anggota Polri," tegas Iwan.

Senada dengan Kapolresta Solo, Letkol Inf Eko Hardianto juga menegaskan pihaknya netral dalam Pemilu 2024.

Eko berpedoman dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugas sebagai TNI.

"Selaras apa yang disampaikan Bapak Kapolresta, saya selaku representasi institusi TNI sesuai dengan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004."

"Dalam beberapa tugas itu, salah satunya membantu Kepolisian RI dalam memberikan kegiatan berhubungan dengan keamanan," ungkapnya.

Intinya, lanjut Eko, agar terwujudnya bagaimana situasi dan kondisi di wilayah daerah dapat aman dan nyaman.

"Kita harapkan tokoh-tokoh tadi dapat memberikan pencerahan dan mengajak pada massanya untuk turut serta menjaga agar pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman," ucap Eko.

Lebih lanjut, sikap netralitas TNI juga selaras dengan arahan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

"Kami juga sama sudah jelas, arahan Panglima TNI kami jelas menjaga netralitas," jelasnya.

Diketahui, Tribun Network menggelar Talkshow Tribun Series bertajuk Pemilu di Era Gen-Z : Kompetisi Damai di Media Sosial, Kamis siang, di Harris Hotel Solo, Jawa Tengah.

Dalam talkshow Tribun Series edisi ke-10 di Kota Solo, membahas soal anak muda dan media sosial di Pemilu 2024 .

Selain Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Budi Arie Setiadi, yang menjadi keynote speaker, acara juga menghadirkan pembicara akademisi dan politisi muda di Kota Solo dan sekitarnya.

Mereka adalah Pakar Komunikasi Politik, Moh Abdul Hakim dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta; Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo; Ketua DPD PSI Solo, Antonius Yoga Prabowo, dan Ketua Bidang Politik PKS Surakarta, Abdul Kadir Audah.

Hadir pula, Ketua KPU Surakarta, Bambang Christanto.

Presiden Jokowi Tekankan Netralitas Aparat pada Pemilu 2024

Dalam kesempatan berbeda, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menekankan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) pemerintahan baik di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat pusat untuk menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024.

Hal yang sama juga berlaku bagi aparat TNI-Polri.

"Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral."

"ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," kata Jokowi kepada awak media di area proyek pembangunan Jalan Tol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023), dilansir Setneg.go.id.

Hal senada juga disampaikan Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin, baru-baru ini.

Baca juga: Marak Narasi Kecurangan Jelang Pemilu 2024, Anies: Ada Suasana Ketidakpercayaan kepada Negara

Ia meminta agar netralitas pemilu dapat terus dijaga oleh para aparat negara.

“Kita memang meminta supaya di lapangan para petugas kita, pelaksana kita, baik dari TNI, Polri, maupun dari ASN itu harus menjaga netralitas. Komitmen kita bersama,” ucap Wapres di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023), dilansir Wapresri.go.id.

Lebih lanjut, Wapres menjelaskan penyelenggaraan pemilu sudah menjadi agenda lima tahunan di Indonesia yang ekosistemnya sudah terbangun dengan konsep jujur, adil, dan rahasia.

Sehingga, diharapkan dapat terselenggara dengan lancar dan kondusif.

“Pemilu kita ini kan bukan yang pertama ya, kalau nggak salah sudah ke lima kita ini. Jadi, sebenarnya kita sudah punya pengalaman dan sudah ada aturan, sudah ada komitmennya bahwa pemilu diselenggarakan dengan jujur, adil, jurdil, rahasia,” tuturnya.

“Karena itu, semua petugas, aparat, ASN, TNI, Polri, semuanya sudah ada aturannya untuk bersikap netral. Dan itu juga sudah disampaikan oleh Presiden,” imbuh Wapres.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS)