"Ketiga tingginya persaingan politik berpotensi pemanfaatan birokrasi pemerintahan dan juga anggaran negara- untuk disalahgunakan dalam pemenangan Pemilu," beber dia.

Keempat kata Luky, melemahnya akuntabilitas dan buruknya kinerja pelaksanaan Pemilu baik oleh penyelenggara Pemilu maupun institusi pengawasannya, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP.

"Keempat prahara ini akan berdampak pada tidak terlaksananya Pemilu secara jujur dan adil hal ini dapat berbentuk pada konflik sosial yang sangat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia menurut berbagai kalangan," kata Lucky.

Atas hal itu, Lucky berpandangan gerakan JagaPemilu ini diluncurkan untuk melakukan pengawasan soal adanya potensi kecurangan pemilu.

Saat disinggung soal ada atau tidaknya afiliasi gerakan ini dengan praktik-praktik politik dan pasangan capres-cawapres, Ketua Dewan Pengarah JagaPemilu sekaligus mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas membantah hal demikian.

Kata Erry, gerakan ini sejatinya murni atas kegelisahan dari organisasi masyarakat sipil terkait dengan proses demokrasi di Indonesia yang belakangan menuai sorotan.

"Menegaskan bahwa gerakan ini gerakan yang muncul dari kepedulian yang tulus dari sekelompok orang yang kami tentukan. Satu tidak berpartai, nonpartisan, kedua imparsial, kami tidak memihak, dan yang ketiga independen," ujar dia.

Adapun dalam gerakan ini selain Luky Djani dan Erry Riyana terdapat beberapa nama tokoh yang juga turut terlibat.

Mereka di antaranya yakni aktivis sekaligus pengacara senior, Luhut MP Pangaribuan; sastrawan Goenawan Mohamad yang hadir secara daring; putri Gus Dur, Inayah Wahid; pengamat politik Ray Rangkuti; hingga nama mantan Ketua KPU Arief Budiman.