Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Prabowo, Mahfud, Cak Imin & Gibran Diminta Mundur dari Jabatan: Kejar Jabatan Tapi Takut Kehilangan

Menurut Ray, mereka harus mengedepankan moralitas jika ingin menduduki Presiden dan Wakil Presiden RI dengan mengundurkan diri dari jabatannya saat in

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Acos Abdul Qodir
zoom-in Prabowo, Mahfud, Cak Imin & Gibran Diminta Mundur dari Jabatan: Kejar Jabatan Tapi Takut Kehilangan
Tribunnews/JEPRIMA
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD foto bersama usai pengambilan nomor urut Capres dan Cawapres 2024 di halaman Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023). Hasil pengundian nomor urut pasangan Capres dan Cawapres yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat nomor 1, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Tribunnews/Jeprima 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti meminta para pejabat publik yang maju dalam sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 untuk mengundurkan diri dari jabatan publik.

Para pejabat publik yang dimaksud Ray, yakni Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan, Mahfud MD selaku Menko Polhukam, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin selaku Wakil Ketua DPR RI, dan Gibran Rakabuming Raka selaku Wali Kota Solo.

Menurut Ray, mereka harus mengedepankan moralitas jika ingin menduduki Presiden dan Wakil Presiden RI dengan mengundurkan diri dari jabatannya saat ini.

"Ini menurut saya moralitas sebagai pejabat negara. Saya mengimbau kepada Pak Mahfud, Pak Prabowo, Mas Gibran untuk kiranya berkenan mengundurkan diri. Pak Muhaimin dari Wakil Ketua DPR," ujar Ray dalam Diskusi Media GIAD di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Ray menilai tetap menjabatnya para kandidat capres-cawapres sebagai pejabat publik, merupakan hal yang tidak adil bagi rakyat.

Rakyat sebagai pembayar pajak, kata Ray, tidak terlayani dengan baik di saat para pejabatnya maju dalam Pilpres.

Berita Rekomendasi

"Ingin ngejar jabatan, tapi di satu sisi takut kehilangan jabatan. Ini tidak fair untuk rakyat. Tidak adil untuk kita yang membayar pajak tidak terlayani," tutur Ray.

Baca juga: Muncul Gelombang Desakan Anwar Usman Mundur dari Hakim MK, Mahfud MD soal Singgung Moral

Dirinya mengatakan waktu para kandidat akan tersita dalam kegiatannya sebagai capres cawapres.

Padahal, di satu sisi para kandidat ini tetap menggunakan fasilitas negara.

"Karena banyak waktu mereka terpakai untuk kegiatan mereka tersita untuk kepentingan pemenangan sehingga tugas mereka sebagai abdi negara banyak tersita," pungkas Ray.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas