Kali Ini Anies Kritisi Kebijakan Pemerintah Pusat Kerap Tidak Sinkron dengan Daerah
Kendati demikian, Anies merasa beruntung karena pernah bertugas di kementerian yang menurutnya sulit menyamakan daerah.
Penulis: Reza Deni
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, mengkritisi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kerap kali tidak sejalan alias tidak sinkron.
Menurutnya, harus ada kebijakan yang dapat memuat semua.
Hal itu disampaikan Anies dalam acara Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan: Menelaah Gagasan dan Komitmen Calon Pemimpin Indonesia, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (23/11/2023).
"Ketika pemerintah memiliki komitmen internasional, diturunkan menjadi kebijakan dipahami kementerian kementerian, gubernur lalu dipahami wali kota. Ini gubernur, wali kota sering tidak dengar apa yang harus dikerjakan," kata Anies.
Diketahui, saat ini pemerintah pusat berada di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Anies mengatakan seharusnya tata kelola rencana dibuat tidak tumpang tindih.
"Nah, guidance missing, sehingga di level eksekusi pemerintah daerah bisa membuat kebijakan yang inkonsisten dengan komitmen internasional yang kita miliki karena tidak ada sinkronisasi," ujarnya.
Kendati demikian, Anies merasa beruntung karena pernah bertugas di kementerian yang menurutnya sulit menyamakan daerah.
Diketahui, Anies Baswedan pernah menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada 27 Oktober 2014 samaip 27 Juli 2016.
"Di sisi lain saya pernah jadi kepala daerah yang kalian enggak melempengkan juga. Jadi memang ada problem dari pusat ke daerah," paparnya.
Baca juga: Ganjar Minta Anak Muda Tak Risih Politik, Contohkan Xi Jinping dan Obama
Dia menyebut pedoman program-program dari pemerintah kerap tak sampai atau hilang ke daerah.
"Yang missing itu national guidelines on every issue in the country. Dari mulai isu energi terbarukan yang kita bahas sekarang, isu kesehatan, pendidikan sosial. Itu guideline-nya enggak ada.
Kalau ada wali kota gubernur yang memikirkan energi terbarukan ya itu inisiatif, bukan guideline dari pusat. Kepala daerah memiliki isu kesehatan ibu dan anak bukan karena national guideline," sambungnya