Jadi Wasekjen Tim Hukum Nasional AMIN, Politisi NasDem Bicara Upaya Penegakan Keadilan di Pilpres
Menurut dia, pembentukan THN AMIN juga sebagai respons terhadap upaya dugaan politisasi hukum untuk menghalangi pencalonan Anies Baswedan dan Muhaimin
Penulis: Reza Deni
Editor: Acos Abdul Qodir
THN AMIN dideklarasikan langsung oleh Ketua Dewan Penasihat Tim Hukum Nasional AMIN sekaligus Ketua Dewan Pakar Timas AMIN Hamdan Zoelva di Swasana Ballroom, Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/11/2023).
Pasangan capres-cawapres Anies dan Muhaimin turut hadir di lokasi acara.
Tiba di lokasi acara sekira pukul 11.00 WIB, Anies-Imin langsung disambut oleh para ratusan advokat yang hadir.
Keduanya kompak mengenakan kemeja putih, dibalut dengan jas hitam bertuliskan AMIN di bagian dada sebelah kiri.
Ratusan pengacara yang menjadi bagian THN AMIN itu memakai toga advokat atau jubah pengacara berwarana hitam.
Turut hadir dalam acara itu Kapten Timnas Muhammad Syaugi, Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, dan Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid.
Sementara itu, struktur THN AMIN telah terbentuk di 33 provinsi di Indonesia. Sebanyak 187 advokat telah masuk dalam struktur Tim Hukum Nasional AMIN.
Selain diisi oleh Hamdan Zoelva dan Ari Yusuf Amir, sejumlah tokoh memperkuat THN AMIN.
Di antaranya Ni'matul Huda, Muhammad Prasetyo, Hotma Sitompul, Susno Duadji, Ahmad Yani, dan Eggi Sudjana.
Dalam sambutannya, Anies Baswedan selaku capres mengingatkan, pilpres 2024 bukan sekadar pemilu biasa.
Namun turut menentukan arah dan nasib bangsa ke depan
Dia berkomitmen jika dirinya menang pilpres 2024, akan menjadikan hukum sebagai alat untuk mengatur kekuasaan, bukan penguasa yang mengatur hukum
"Kita ingin agar indonesia kembali menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kita ingin kekuasaan diatur oleh hukum, bukan hukum diatur oleh kekuasaan," kata Anies.
Itu artinya, lanjut Anies, semua relawan terutama THN AMIN harus total menghadapi pilpres 2024.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.