Berikut sekilas profil tokoh yang masuk jajaran Tim Hukum Nasional AMIN:

1. Hamdan Zoelva

Hamdan Zoelva merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015.

Dia lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), 21 Juni 1962  dari pasangan TG. KH. Muhammad Hasan, BA dan Hj. Siti Zaenab. 

Dia dibesarkan dalam lingkungan agama yang kuat. Ayahnya adalah seorang tuan guru pendiri Pesantren Al-Mukhlis di Bima. 

Selain dikenal sebagai ahli hukum, Hamdan Zoelva juga sempat berkarir di bidang politik.

Dia pernah menjadi pengurus Partai Bulan Bintang (PBB) dan tercatat pernah menjadi anggota DPR RI periode 1999-2004. 

Dia menjadi sekretaris Fraksi Partai Bulan Bintang dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

2. Ari Yusuf Amir

Ari Yusuf Amir merupakan advokat senior yang terlah menangani berbagai macam kasus nasional. 

Ari Yusuf Amir meniti karir hukum dari saat kuliah, dengan aktif dan pimpin Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI), terus usai lulus dia mengabdi di Lembaga Pembela Hukum (LPH) Yogyakarta.

Dia pernah menangani sejumlah sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu Ari juga menjadi kuasa hukum mantan Ketua KPK Antasari Azhar, kuasa hukum mantan [Kabareskrim Polri] Susno Duadji, kuasa hukum mantan KSAD Jenderal Purn Ryamizard Ryacudu dan kuasa hukum Habib Rizieq.

3. Ni'matul Huda

Ni'matul Huda adalah seorang guru besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII). 

Selain mengampu kuliah sesuai jurusannya dia juga menulis banyak buku tentang hukum tata negara, diantaranya "Hukum tata negara Indonesia",  "Teori Hukum dan Hukum Konstitusi", "Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, dan Hukum Pemerintahan Daerah".

Seluruh hidup Ni'matul nyaris dihabiskan di dunia akademik. Dia nyaris tidak pernah masuk birokrasi kepemerintahan.

Nama Ni'matul berkali-kali masuk bursa hakim MK, tapi beberapa kali pula mundur di menit terakhir. 

Pada 2013, ia urung maju karena tidak mendapat restu Rektor UII.

4. Hotma Sitompul

Hotma Sitompul merupakan advokat yang lahir pada 30 November 1956.

Dia adalah seorang tokoh pengacara dari Sumatera Utara yang cukup dikenal karena beberapa kali menangani kasus artis di Indonesia. 

Hotma merupakan alumnus Universitas Gadjah Mada yang menekuni ilmu hukum. 

5. Susno Duadji

Komjen. Pol. (Purn.) Susno Duadji, lahir pada 1 Juli 1954). Susno Duadji merupakan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim Polri) yang menjabat sejak 24 Oktober 2008 hingga 24 November 2009.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kapolda Jawa Barat.

Kini, Susno Duadji tercatat sebagai caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil II Sumatera Selatan.

6. Muhammad Prasetyo

Muhammad Prasetyo merupakan Jaksa Agung periode 2014-2019.

Pria yang lahir pada 9 Mei 1947 itu sebelumnya, ia merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem periode 2014-2019 mewakili Daerah Pemilihan Jawa Tengah II yang meliputi wilayah Kabupaten Kudus, Jepara, dan Demak. 

Prasetyo juga pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Japindum) dan Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung RI pada tahun 2005-2006.

7. Ahmad Yani

Ahmad Yani lahir pada 24 November 1962, merupakan politikus asal Partai Masyumi, yang sebelumnya pernah menjadi politisi Partai Bulan Bintang dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Ahmad Yani juga pernah menjabat sebagai Anggota Komisi III DPR RI periode 2009-2014 yang membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan. 

8. Eggi Sudjana

Eggi Sudjana dikenal sebagai aktivis Indonesia yang lahir di Jakarta, 3 Desember 1958. 

Diketahui, Eggi merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Jayabaya. Kemudian dia meraih gelar S2-nya pada 1994 dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Lalu, sepuluh tahun kemudian, tepatnya 2004, Eggi lulus dari IPB dan mendapat gelar Doktor.

Eggi Sudjana tercatat pernah mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Barat 2013. 

Namun, pencalonan tersebut kandas ketika dirinya mengikuti verifikasi di KPU Jawa Barat.