TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kekesalannya saat berpidato di Rakornas Relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023) kemarin. 

Dalam pidatonya, Megawati menyebut pihak yang saat ini baru berkuasa di Indonesia hendak bertindak seperti di rezim orde baru. 

Pernyataan itu lantas ditanggapi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana hingga Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Ari menuturkan, siapa pun boleh mengutarakan pendapatnya karena Indonesia adalah negara demokrasi. 

"(Indonesia) Itu negara demokrasi ya. Semua orang bisa berpendapat, membuat penilaian." 

"Saya kira itu cermin negara demokrasi," kata Ari di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Bela Jokowi Sikapi Megawati Sindir Seperti Zaman Orde Baru, Singgung Menteri PDIP

Ari pun enggan berkomentar lebih lanjut mengenai pernyataan Presiden ke-5 RI itu. 

"Itu domain Ibu Mega untuk partai politik," ujar Ari. 

Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menilai pernyataan Megawati adalah bentuk kegelisahan partai pengusung yang gagal menjadikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai petugas partai politik. 

Meski demikian, Nusron menghormati pernyataan Megawati itu. 

Ia juga menghormati Megawati sebagai Presiden ke-5 RI dan Putri dari Presiden ke-1 RI, Soekarno. 

"Statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statemen kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu."

"Tetapi, Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik," ujar Nusron Wahid di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2023).

Nusron pun mengingatkan, bahwa kekuasaan penguasa saat ini yakni Presiden Jokowi diusung PDIP sejak 2014. 

"Kekuasaan hari ini itu dibentuk oleh Ibu Megawati itu sendiri selama 10 tahun, karena Pak Jokowi itu pada Pemilu Presiden tahun 2014 diusung oleh PDI-P, dan didukung ramai-ramai, termasuk kami juga mendukung. Dan pada tahun 2019 juga didukung oleh PDI-P," ujarnya. 

Nusron pun membantah jika Jokowi berkuasa dengan gaya zaman orde baru.

Ia mengaku tak melihat ada tanda-tanda orde baru di pemerintahan saat ini.

Nusron mengatakan, jika saat ini kembali ke masa Orde Baru, pasti kekuasaannya tersentralisasi hanya di tangan satu partai.

Namun, nyatanya, ada banyak kader partai politik yang duduk di kursi pemerintahan.

"Dulu zaman Orde Baru kekuasaan itu hanya satu partai. Sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada."

"Kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko Perekonomian-nya dari Golkar, kemudian Menteri Aparatur Negara itu dari PDI-P." 

"Jadi kalau kemudian pemerintahan hari ini dikatakan orde baru ciri-ciri orde baru adalah sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Hari ini tidak ada sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai," katanya. 

Sebelumnya, Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu Presiden (TKRPP) mengundang ribuan relawan se-Pulau Jawa untuk mendengarkan paparan para ketua umum, pasangan calon Ganjar-Mahfud, dan Pimpinan TPN.

Megawati yang saat itu duduk di samping Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Arsjad Rasjid, tampak berapi-api saat berpidato. 

Megawati menyebut pihak yang saat ini baru berkuasa di Indonesia hendak bertindak seperti di rezim orde baru. 

"Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa, sekarang mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?" ucap Mega disambut riuh teriakan relawan. 

Republik Indonesia, kata Megawati, dibangun penuh perjuangan namun dicederai dengan sikap tersebut. 

Megawati kemudian mengajak para relawan untuk melawan sikap-sikap yang dimaksud itu. 

"Berani tidak?" tanya Mega ke para relawan.

Pertanyaan itu bahkan diulang sebanyak tiga kali oleh Megawati. 

"Berani," teriak para relawan. 

"Lawan, lawan, lawan," timpal para relawan.  

PDIP Sempat Sebut Prabowo-Gibran Cerminan Neo Orde Baru

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat juga pernah menuding pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai cerminan neo-Orde Baru masa sekarang.

Maka dari itu, PDIP memastikan bahwa pasangan calon yang mereka usung, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan terus memperkuat demokrasi.

Djarot pun meminta seluruh partai politik pendukung Ganjar-Mahfud untuk bersatu menghadapi mereka berdua.

"Terus bergerak, Ganjar-Mahfud MD pastikan akan terus perkuat demokrasi. Bersama kita hadapi Prabowo-Gibran sebagai cerminan Neo-Orde Baru masa kini," ujar Djarot, Sabtu, (4/11/2023).

Djarot mengatakan, kemenangan dimulai dari rakyat yang memfokuskan pergerakan di akar rumput atau lingkup paling bawah.

Djarot kemudian menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres dan cawapres yang membuka jalan bagi Gibran untuk menjadi cawapres.

"Spiritualitas bangsa Indonesia mengajarkan bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang demi ambisi kekuasaan, dan cinta terhadap keponakan, lalu MK dikebiri, dan demokrasi pun mati," tutur Djarot.

"Kini kekuatan moral lahir kembali. Inilah fondasi terpenting Ganjar-Mahfud MD, kokoh pada moral kebenaran dan berdedikasi total pada rakyat, bangsa, dan negara, bukan pada keluarga," lanjutnya. 

Ia menyebutkan, PDIP percaya pada integritas Majelis Kehormatan MK untuk benar-benar obyektif dan mengedepankan sikap kenegarawanan. 

(Tribunnews.com/Milani Resti/Fransiskus Adhiyuda/Ibriza Fasti))