TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kekesalannya saat berpidato di Rakornas Relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023) kemarin. 

Dalam pidatonya, Megawati menyebut pihak yang saat ini baru berkuasa di Indonesia hendak bertindak seperti di rezim orde baru. 

Pernyataan itu lantas ditanggapi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana hingga Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Ari menuturkan, siapa pun boleh mengutarakan pendapatnya karena Indonesia adalah negara demokrasi. 

"(Indonesia) Itu negara demokrasi ya. Semua orang bisa berpendapat, membuat penilaian." 

"Saya kira itu cermin negara demokrasi," kata Ari di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Bela Jokowi Sikapi Megawati Sindir Seperti Zaman Orde Baru, Singgung Menteri PDIP

Ari pun enggan berkomentar lebih lanjut mengenai pernyataan Presiden ke-5 RI itu. 

"Itu domain Ibu Mega untuk partai politik," ujar Ari. 

Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menilai pernyataan Megawati adalah bentuk kegelisahan partai pengusung yang gagal menjadikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai petugas partai politik. 

Meski demikian, Nusron menghormati pernyataan Megawati itu. 

Ia juga menghormati Megawati sebagai Presiden ke-5 RI dan Putri dari Presiden ke-1 RI, Soekarno. 

"Statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statemen kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu."

"Tetapi, Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik," ujar Nusron Wahid di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2023).

Nusron pun mengingatkan, bahwa kekuasaan penguasa saat ini yakni Presiden Jokowi diusung PDIP sejak 2014.