"Karena ada kerja sama Bawaslu, kepolisian, dan Kominfo, dan memastikan apa yang kami ajukan itu benar-benar melakukan pelanggaran. Ada juga aduan ASN. Jadi apabila ASN ada yang ditengarai melanggar netralitas, bisa dilaporkan. Ini kami buka seluas-luasnya supaya masyarakat bisa mengadukan langsung ke kami dan ditindaklanjuti," pungkasnya.

Kampanye Hari Pertama

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyampaikan pengawasan ruang digital di masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak mudah.

Sinergitas antara Bawaslu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Polri menjadi keniscayaan untuk mewujudkan fungsi pengawasan tersebut.

"Ruang digital ini menjadi tantangan serius karena sangat dimungkinkan informasi tidak benar yang masif," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty.

Lolly menuturkan pada hari pertama kampanye para kandidat pilpres sudah mulai gegap gempita di media sosial.

Meski begitu, dunia maya kerap dibanjiri disinformasi sehingga rentan terjadinya perpecahan antar masyarakat.

Dirinya meyakini lewat kolaborasi ini akan mampu menekan dampak negatif di ruang digital.

"Sebab saat ini semua hak publik mendapat informasi yang benar terkait kepemiluan dapat diakses seluas-luasnya di ruang digital," ujar dia.

Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Dani Kustoni menyatakan siap mendukung pengawasan di ruang digital.

Menurutnya, Korps Bhayangkara ingin Pemilu 2024 sukses aman, adil, dan jujur.

Polri sebagai aparat penegak hukum menjunjung netralitas dalam penyelenggaraan pemilu.

"Polri sangat mendukung untuk sama-sama memonitor dengan langkah terbaik sehingga Pemilu 2024 berjalan dengan baik," ucap Kombes Dani. (Tribun Network/Reynas Abdila)