TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menkominfo RI, Budi Arie Setiadi menyebutkan terduga pelaku yang bobol dan jual data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga motifnya ekonomi. 

Kini pihaknya sedang berkomunikasi dengan aparat penegak hukum, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hingga KPU untuk mencari pelaku pembobolan data DPT KPU tersebut.

Namun, kata dia, biasanya penjualan data pribadi tersebut tidak terlepas dari motif ekonomi.

Sebab, memang biasanya data itu bisa dijual dengan harga yang mahal.

"Ini motifnya ekonomi, dalam pengertian jualan data. Kan data sekarang mahal harganya kan, gitu," kata Budi dalam rapat kerja Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Baca juga: Diduga Bocor dan Dijual, KPU: Data DPT Pemilu 2024 Juga Dipegang Parpol dan Bawaslu

Budi menuturkan bahwasanya pelaku harus tetap diproses hukum apapun alasannya.

Baginya, pelaku telah melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

"Kan sudah jelas, lembaganya harus bertanggungjawab. Nah pelaku pencurian atau pemanfaatan data tidak sah ini, ya harus diproses secara hukum," katanya.

Hingga kini, kata Budi, pelaku masih dalam proses identifikasi oleh aparat penegak hukum.

Sebaliknya, kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi KPU untuk memperketat pengamanan data pribadi pemilih.

"Kita dalam forum ini tidak mau menyalahkan, sehingga kita sama-sama jaga lah. Yang pasti bahwa pelakunya memang sedang diidentifikasi oleh aparat penegak hukum dan ini juga peringatan juga buat KPU untuk jaga sistemnya lebih baik," tandasnya.

Sebagai informasi, akun X ‪@p4c3n0g3 ‬membeberkan dalam cuitannya ihwal threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU.

Data itu dijual dengan 2 BTC (bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp571.559.477.

Data itu memuat informasi dari 252 orang yang meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-ktp, jenis kelamin, hingga tanggal lahir.

Data-data itu termasuk juga dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kedutaan besar Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 tidak hanya berada pada pusat data KPU.

Hal ini merupakan respons Hasyim ihwal beredarnya informasi terkait dugaan kebocoran data DPT milik KPU.

Baca juga: Data Pemilih Diduga Bocor dan Dijual Miliaran Rupiah, KPU Minta Bantuan Satgas Cyber hingga BSSN

Dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023) Hasyim mengungkapkan ihwal data DPT juga dipegang oleh partai politik peserta pemilu dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

"Data DPT Pemilu 2024, dalam bentuk softcopy, tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga banyak pihak yang memiliki data DPT tersebut," jelas Hasyim.

"Karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," sambungnya.

Saat ini tim dari KPU beserta Gugus Tugas yang terdiri atas BSSN, Cybercrime Polri, BIN, dan Kemenkominfo sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data itu.