Atas kejadian tersebut, ia berharap KPU membuat sistem kontrol yang dapat menghalangi terjadinya peretasan.

Ia juga mengimbau siapa pun untuk tak melakukan peretasan semacam ini.

"Itu adalah kepentingan untuk bangsa dan negara kita. Penyelenggaraan Pemilu dengan baik dengan segala datanya. Saya harap KPU lebih berhati-hati," harapnya.

Kemenkominfo Tunggu Klarifikasi

Dugaan kebocoran data pemilih KPU telah sampai ke telinga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Meski begitu, Kemenkominfo mengungkapkan pihaknya masih menunggu informasi dari KPU terkait dugaan kebocoran data.

Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, mengatakan pihaknya ingin mengetahui, dugaan kebocoran ini terjadi karena sistem internal KPU atau ada faktor lain.

"Kita sedang menelusuri dan menunggu informasi dari KPU untuk lebih detail tanya ke KPU."

"Apakah data breaching yang dilakukan atau pencurian data yang terjadi disebabkan sistem internal atau memang ada hal hal yang lain," ujar Nezar di XXI Lounge, Plaza Senayan, Jakarta, Kamis.

Kemenkominfo, sambungnya, telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menurut Nezar, langkah ini dilakukan untuk menelisik penyebab kebocoran data ini.

"Kita sedang berkoordinasi dengan KPU, BSSN, bahkan dengan Mabes Polri untuk menelusuri persoalan ini," ucapnya.

Sebelumnya, kebocoran data KPU diketahui dari akun Jimbo di situs peretasan BreachForums yang diduga didapat dari situs KPU, Senin.

Akun ini menampilkan beberapa tangkapan layar dari situs pengecekan DPT, https://cekdptonline.kpu.go.id/.

Data yang dibobol diklaim berupa nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat.