TRIBUNNEWS.COM - Data Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejumlah 204 juta orang disinyalir bocor.

Kebocoran ini petama kali diungkapkan oleh Lembaga Riset Keamanan Siber, CISSReC.

Lembaga ini menyebut ada sosok bernama Jimbo yang disinyalir berhasil membobol 204 juta DPT KPU.

Adapun isi data DPT tersebut terdiri dari NIK, Nomor KK, Nomor KTP, nama lengkap hingga kodefikasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Jimbo lalu menjual data DPT tersebut senilai 74 ribu dolar AS atau Rp1,2 miliar.

Baca juga: Data Pemilih Bocor, Dijual Seharga Rp1 Miliar, KPU dan Tim Gugus Tugas Selidiki Kebenaran

Setelah dugaan bocornya data DPT KPU tersebut, capres nomor urut 1, Anies Baswedan, dan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, pun buka suara.

Anies Tunggu Keterangan Resmi, Timnas AMIN Tak Mau Berspekulasi

Anies mengaku sudah mengetahui kabar bocornya 204 juta DPT KPU tersebut.

Namun, dia menyebut masih menunggu verifikasi terkai kebenaran kabar tersebut.

Kendati demikian, Anies tetap mewanti-wanti agar data terkait identitas harus dijaga dengan serius.

"Saya membaca berita itu, tapi saya belum mendengar verifikasinya. Tapi kami merasa perlu bahwa yang namanya data itu harus dijaga keamanannya secara ama-amat serius," katanya di Cicaheum, Jabar, Rabu (28/11/2023).

Anies menjelaskan bahwa keamanan data bukanlah terkait sistem yang mengaturnya tetapi soal integritas operator yang melaksanakan penjaminan tersebut.

Mantan Gubernur DKI Jakarta pun tidak mau berspekulasi apapun dan tetap ingin menunggu keterangan resmi dari pihak-pihak terkait

"Kita belum mendengar penjelasan resminya. Jadi saya tunggu sampai ada (keterangan) resminya," jelasnya.

Baca juga: 204 Juta Data Pemilih Pemilu 2024 di KPU Diduga Bocor, Cak Imin Hingga Mahfud MD Bereaksi

Senada dengan Anies, Co-captain Tim Nasional (Timnas) pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN), Leontinus Alpha Edison, enggan berspekulasi terkait data DPT KPU yang disinyalir bocor.

Menurutnya, masih perlu adanya audit yang dilakukan pihak terkait dan keterangan resminya.

"Kita sebagai orang yang di luar sistem, bukan orang yang bertanggung jawab dari jarak jauh dan sangat susah dan tidak mungkin. Sebaiknya kita tunggu," ujarnya.

Ia menuturkan bahwa untuk menghindari isu yang tidak benar menunggu klarifikasi dari KPU.

Leontinus mengatakan data merupakan privasi yang harus diproteksi menjadi hal yang utama.

"Terlepas dari apapun itu, jika ada insiden maupun kebocoran pencurian data, sangat menghawatirkan. Harus serius dalam hal ini, mengubah banyak mind set bagaimana tanggung jawab pengumpulan data sangat besar," katanya.

Ganjar Minta KPU dan Aparat Segera Bertindak

Ganjar mengungkapkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) turut memantau proses pengusutan terkait dugaan data DPT yang disinyalir bocor tersebut.

Kemudian, sambungnya, pihaknya ingin mengetahui kekurangan sistem yang terjadi sehingga disinyalir ratusan juta DPT KPU bocor.

"Ya sekarang sedang ditangani. Mudah-mudahan aparat penegak hukum juga langsung bisa terlibat dan dari TPN kini memantau terus menerus. Dan kita pengen tahu apa kekurangan yang ada di sana," katanya seusai menghadiri pertemuan yang digelar Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) di GBI Mawar Saron, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Baca juga: Situs Diduga Diretas, Mahfud MD Berharap KPU Lebih Berhati-hati 

Mantan Gubernur Jateng itu pun meminta aparat penegak hukum dan KPU gerak cepat unutk menangani kasus ini.

Jika tidak, Ganjar khawatir publik tidak percaya terkait keamanan data menjelang Pemilu 2024 ini.

"Tentu saja, APH segera bertindak, KPU segera memperbaiki. Sistemnya tidak boleh rentan karena ini nanti bisa bikin publik memiliki anasir-anasir negatif."

"Segera KPU perbaiki, segera proteksi, segera cari orang-orang yang terbaik untuk bisa meyakinkan IP Adressnya itu beres," katanya.

Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jabar dengan judul "Data KPU Disinyalir Bocor, Ini Tanggapan Anies Baswedan dan Tim AMIN: Sebaiknya Tunggu Klarifikasi"

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Jabar/Nappisah)

Artikel lain terkait Pemilu 2024