Kemendagri Antisipasi Potensi Bencana Alam saat Pilkada Serentak 2024
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Dr. Safrizal ZA mengingatkan potensi ancaman bencana saat Pilkada serentak 2024.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Dr. Safrizal ZA mengingatkan potensi ancaman bencana saat Pilkada serentak 2024.
Dirinya mengajak semua pihak melakukan mitigasi potensi ancaman bencana alam yang dapat muncul selama tahapan Pilkada.
"Satdamkarmat dan BPBD bahu-membahu untuk mereduksi potensi bahaya kebakaran saat Hari H Pemilihan serta bencana hidrometerologi, mengingat pelaksanaan Pilkada bulan November telah memasuki musim penghujan," ujar Safrizal melalui keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).
"Pun demikian Satpol PP secara paralel mengoptimalkan operasi yustisi maupun non yustisi dengan mengedepankan cara-cara yang humanis sebagaimana pesan Bapak Mendagri," tambah Safrizal.
Hal tersebut diungkapkan oleh Safrizal pada penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Trantibumlinmas dengan tema "Trantibumlinmas Mewujudkan Sukses Pilkada" di Jakarta.
Baca juga: KPU: Sekitar 13 Ribu Pemilih Pilkada Serentak 2024 Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi
Selain itu, Safrizal juga menekankan kolaborasi dan koordinasi antar satuan tugas TNI-Polri dan pemangku kepentingan lainnya di daerah dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024.
"Pedomani pesan yang disampaikan Mendagri, Satpol PP, Satdamkarmat, BPBD, Satlinmas dan Redkar harus mengambil peran aktif dan menjadi bagian dari solusi terhadap tantangan di lapangan dalam rangka menyukseskan Pilkada serentak yang damai, lancar dan tertib," ujar Safrizal.
Pilkada tahun 2024, menurut Safrizal, merupakan Pilkada yang pertama kalinya dilakukan serentak di seluruh Indonesia dan satu-satunya di dunia.
"Tidak semua soal dapat kita selesaikan, tetapi kita memiliki kecepatan respon dan identifikasi yang lebih awal dalam penyelesaian masalah yang terjadi di lapangan. Segera lakukan kolaborasi dengan stakeholder yang lain jika menemukan potensi masalah, utamanya TNI/Polri" pungkas Safrizal.