TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai pernyataan Ketua Umum PKB yang juga calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam merespon food estate bisa dipastikan tendensinya politis, bukan pernyataan teknokratik.

"Food estate ini kebijakan yang lahir dari ikhtiar mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan," ujar Kamhar di Jakarta, Minggu (3/12/2023).

Menurut Kamhar sebagai negara yang memiliki sumber daya dasar agraris dan negara dengan populasi nomor empat terbesar di dunia, maka mewujudkan Indonesia berdaulat pangan menjadi imperatif.

"Kita memiliki daya dukung alam berupa sumber daya lahan, sumber daya air, dan agroklimat yang memadai untuk berswasembada berbagai komiditi pangan," ujar Sekjen Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) ini.

Baca juga: Anies-Cak Imin Bakal Hentikan Proyek Food Estate Jokowi jika Menang Pilpres 2024 

Menurut politisi muda Demokrat ini, jika pemenuhannya diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar dan bergantung pada impor, terlalu berisiko.

"Selain pangan komoditi yang sensitif secara politik karena menyangkut hajat hidup rakyat, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, permintaan dalam jumlah besar akan sangat mempengaruhi ketersediaan dan harga di pasar di dunia," ujar Kamhar yang juga Caleg DPR RI Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) ini.

Apalagi, Kamhar mengatakan saat ini banyak negara-negara penghasil pangan yang menahan komoditinya untuk ekspor, setidaknya ada 20-an negara.

Baca juga: Jubir Anies Tengarai Food Estate Gagal karena Salah Konsep

"Ini menjadi sangat rentan dan beresiko tinggi bagi kita untuk bergantung pada impor, lagi pula impor untuk komoditi yang bisa dipenuhi sendiri sejatinya adalah bentuk dukungan terhadap subsidi petani bagi negara lain, dan pengabaian atas nasib petani dan potensi bangsa sendiri," ujarnya.

Food estate ini hadir untuk itu.

Kamhar mengatakan negara hadir untuk mengatasi berbagai persoalan dibidang pertanian, utamanya terkait dengan ketersediaan lahan.

"Memang banyak hal yang masih mesti diperbaiki dan ditingkatkan baik dari aspek organisasi, kelembagaan maupun partisipasi petani. Ini memang memerlukan proses, tak bisa instan. Memerlukan sinergisitas lintas sektoral, kebijakan yang berpihak dan terpadu mulai dari hulu, tengah hingga hilir," katanya.

Pihaknya meyakini Prabowo Subianto meskipun berlatar belakang militer, namun sebagai mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) paham betul tentang peran dan posisi strategis pertanian, ketahanan dan kedaulatan pangan, dan kesejahteraan petani.

"Karena itu kami menilai kebijakan ini akan dilanjutkan, diperbaiki dan ditingkatkan. Kebijakan ini sudah mulai ada sejak di periode kedua Pemerintahan Pak SBY," ujarnya.

Akan Hentikan Food State

Sebelumnya diberitakan, Cak Imin memastikan akan menghentikan program food estate atau lumbung pangan yang digarap Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya pasti enggak dilanjutkan," kata Cak Imin saat ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (1/12/2023).

Cak Imin menilai proyek food estate terbukti gagal selama ini karena tidak menghasilkan apa-apa.

"Food estate terbukti gagal. Setelah dijalankan dan tidak menghasilkan," ujar Ketua Umum PKB ini.

Cak Imin menjelaskan, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin (AMIN) akan membuat petani lebih produktif dengan lahan yang lebih produktif juga.

Menurut Cak Imin, pemerintah bertugas untuk menjaga harga. Sementara petani melakukan produksi.

"Sehingga peran Bulog seperti peran masa lalu yang memberikan kepastian harga sekaligus penyerapan hasil produksi. Itu lebih baik dibanding yang lain. Food estate telah gagal," ungkapnya.

Sebagai informasi, proyek food merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan secara terintegrasi.

Kebijakan ini pun masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) Pemerintahan Presiden Jokowi 2020-2024.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut punya jasa besar mewujudkan ketahanan pangan termasuk food state.

Program ini khusus pada sektor pertanian, perkebunan, termasuk peternakan di suatu kawasan.

Food estate mencakup komoditas seperti cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, hingga kentang.

Proyek ini tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Papua.

Penggarap proyek ini adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR.