"Jadi KPU menurut saya sedang merencanakan sesuatu yang buruk kalau sampai debat Cawapres dihilangkan, hanya kemudian ada debat Capres dan boleh didampingi oleh Cawapres. Atau debat Cawapres boleh didampingi Capresnya. Itu saya kira terkesan tendensius untuk membela salah satu kandidat," jelas Dedi.

Jelas dia, posisi Cawapres dalam Pilpres bukan hanya sekedar orang kedua atau pendamping.

Para Cawapres menjadi pendukung para Capres dalam menggaet hati rakyat dan mendulang suara.

"Bisa saja sebagian publik tertarik dengan Muhaimin dibandingkan Anies Baswedan. Atau sebagian publik mungkin tertarik dengan Mahfud MD dibandingkan Ganjar. atau sebagian publik tertarik dengan Gibran dibandingkan dengan Prabowo," terangnya.

Karena itu, masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menilai Cawapres mana yang akan mereka pilih.

Dedi pun menegaskan, peluang publik untuk bisa mengenal semua Cawapres hanya bisa dilakukan melalui debat Cawapres.

"Maka akan sangat buruk kalau sampai debat Cawapres itu ditiadakan. Akan terkesan sekali bahwa KPU seolah-olah melindungi Gibran Rakabuming Raka," ucap dia.

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani meminta KPU untuk mempertimbangkan ulang keputusan yang meniadakan debat khusus cawapres ini.

"Karena buat kami akan menjadi sangat penting untuk bisa mengetahui visi dan misi, bukan hanya dari calon presiden, tetapi juga calon wakil presiden," ungkapnya usai bertemu para seniman di Boyolali, Minggu (3/12/2023), dikutip dari TribunSolo.com.

Menurutnya, perlu dibicarakan kembali bagaimana sebaiknya format debat yang akan dijalani tiga pasangan capres-cawapres.

"Jadi ini sebaiknya kita rembuk (bicarakan) kembali bagaimana sebaiknya ke depan," ucapnya.

Meski ia meminta KPU untuk mempertimbangkan kembali format tersebut, tetapi ia menyebut pihaknya akan tetap mengikuti aturan yang ada.

"Ikuti aturan yang ada," ujar Puan Maharani.

Versi TKN