TRIBUNNEWS.COM - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritisi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibangun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Beberapa kritik tersebut disampaikan oleh Anies di berbagai kesempatan.

Dari Anies yang menyebutkan bahwa IKN menimbulkan ketimpangan baru hingga baru-baru ini menyebutkan bahwa anggaran besar pembangunan IKN tak digunakan untuk kebutuhan mendesak.

Di sisi lain, Juru Bicara Anies, Sudirman Said menyatakan bahwa Anies akan melanjutkan program IKN jika menang Pilpres 2024 dan akan dikaji olehnya.

"Kalau yang selalu dikatakan Pak Anies itu IKN sudah jadi UU dan tugas presiden mendatang siapapun itu ya melaksanakan UU kan. Semua program pasti akan dikaji," kata Sudirman, kepada wartawan.

Berikut ulasan Tribunnews.com terkait kritik Anies terhadap proyek IKN era pemerintahan Presiden Jokowi:

Baca juga: Anies Kembali Kritik Pembangunan IKN: Anggaran Besar Tak Digunakan untuk Kebutuhan Mendesak

Nilai Pembangunan IKN Timbulkan Ketimpangan Baru

Sebelumnya, diketahui bahwa Anies sempat mengkritik IKN karena dinilai menimbulkan ketimpangan baru.

Hal tersebut, Anies sampaikan ketika menjawab pertanyaan dari peneliti Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Prof Siti Zuhro yang bertanya kepada Anies soal pembangunan IKN apakah prospektif untuk Indonesia di masa depan.

"Kalau dengan alasan pemerataan, karena itu menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah lainnya" kata Anies, dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Rabu (22/11/2023).

Anies menjelaskan, cara pemerataan yang bisa dilakukan jika pemerintah serius menginginkan adanya pemerataan, seperti kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah.

Kemudian, kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar.

"Jadi, antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem."

"Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," pungkasnya.

Anies Anggap IKN Tak Bermanfaat untuk Rakyat, tapi Aparat Negara

Selain itu, Anies juga mengkritik IKN yang menurutnya hanya bermanfaat untuk aparat negara, bukan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Kalau di sini (IKN) yang dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara. Sementara yang kita perlukan negara bekerja untuk rakyat," kata Anies dalam acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 (CIFP 2023)-FPIC di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/11/2023).

Menurut Anies, hal lain yang lebih penting bagi Indonesia adalah mencari dukungan internasional untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Pasalnya, fasilitas pendidikan dan kesehatan itu akan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

"Itu lebih urgen daripada untuk membangun sebuah kota karena kalau kita lihat manfaat dari pembangunan fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Anies.

Sehingga, dalam hal ini, Anies mendorong pentingnya Indonesia melakukan kerja sama internasional untuk membangun infrastruktur kebutuhan dasar rakyat.

Bahkan, salah satu partai pengusung Anies di Pilpres 2024, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga turut mengkritisi pembangunan IKN ini.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu berharap Anies tak melanjutkan kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota ke IKN jika terpilih menjadi presiden di 2024 nanti.

Pembatalan IKN menjadi Ibu Kota Indonesia baru itu merupakan suara dari PKS dan berharap Anies dapat mengakomodir aspirasi tersebut.

“Tentu sikap ini adalah awalannya adalah sikap dari PKS sendiri. Tetapi kaitan ini apakah mau dibawa oleh presiden atau tidak gagasan ini, mudah-mudahan ini akan juga diakomodir oleh Pak Anies dan juga bisa dipahami juga oleh partai-partai yang lain,” kata Syaikhu di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Namun, cawapres pendamping Anies, yakni Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tak setuju dengan pernyataan PKS tersebut.

Cak Imin tetap menginginkan pemindahan ibu kota itu ke IKN.

Sebut Anggaran Pembangunan IKN Besar Tapi Tak Digunakan untuk Kebutuhan Mendesak

Baru-baru ini, Anies juga kembali mengkritik pembangunan IKN saat safari politiknya di Karawang, Jawa Barat, Senin (4/11/2023).

Anies mengatakan, anggaran pembangunan IKN yang besar itu tak digunakan untuk kebutuhan mendesak.

Padahal, publik punya kebutuhan yang lebih mendesak hari ini, sehingga ia sering mempertanyakan pembangunan IKN tersebut.

"Saya sering sampaikan ini, kita merasakan sekali betapa anggaran yang begitu besar sering tidak digunakan untuk kebutuhan yang urgen (mendesak)," ujar Anies.

"Saya sering pertanyakan membangun IKN hari ini," kata dia.

Menurut Anies, anggaran besar tersebut seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan yang mendesak.

Seperti membangun kota yang saat ini belum berkembang, membuat transportasi umum lebih baik, dan akses air minum yang menjangkau masyarakat lebih luas. 

Hal tersebut, dikatakan Anies, manfaatnya lebih banyak.

"Manfaatnya (lebih banyak) mana di banyak kota atau di satu kota IKN?" tanya Anies ke kader Partai Nasdem.

"Banyak kota" jawab Anies sendiri.

Bagaimana dengan Prabowo dan Ganjar?

Sementara itu, terkait dengan pembangunan IKN ini, kubu Prabowo-Gibran mengklaim jika pasangan yag mereka usung itu 100 persen akan melanjutkan pembangunan IKN jika terpilih di Pilpres 2024.

“Komitmen Prabowo-Gibran jelas, 100 persen Ibu Kota Nusantara harus dilanjutkan."

"Ini demi masa depan bangsa dan sudah menjadi amanat konstitusi," kata Komandan Tim Komunikasi TKN, Budisatrio Djiwandono dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Sabtu (25/11/2023).

Keponakan Prabowo ini mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dilanjutkan, karena IKN adalah langkah strategis dan visioner yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi.

Momentum IKN, kata dia, harus dilihat sebagai momentum fokus pembangunan berbasis pertumbuhan yang merata.

“Ke depannya, Pulau Kalimantan terutama Kalimantan Timur dan Nusantara tidak disebut lagi sebagai daerah, tapi sebagai Ibukota," ucap Budisatrio.

Budisatrio menegaskan komitmen Prabowo-Gibran melanjutkan IKN adalah amanat konstitusi.

Pasalnya, DPR telah sepakat dan mengesahkan Revisi undang-undang (UU) Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN.

Sehingga, siapapun yang menjadi presiden memiliki kewajiban untuk melaksanakan UU tersebut.

Sementara itu, kubu capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memuji kepemimpinan Presiden Jokowi.

Baca juga: Adu Janji Program Tiga Capres Cawapres untuk Pertanian: Anies Contract Farming, Prabowo Food Estate

Ganjar memuji eks Gubernur DKI Jakarta itu yang telah membangun infrastruktur hingga pemindahan ibu kota negara.

Demikian disampaikan Ganjar Pranowo saat memberikan sambutan dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno (BBK) 2023 di GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

"Pak Jokowi mewujudkan itu, infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota tetapi membuka mindset."

"Mengubah mindset untuk menjadi negara maju termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia seperti mbak Puan tadi sampaikan," jelasnya.

Menurut Ganjar, kebijakan Presiden Jokowi itu harus dipertahankan dan dilanjutkan.

Namun, hal itu tidak bisa terlaksana jika PDIP tidak kembali memenangkan Pemilu 2024.

"Itu yang mesti kita pertahankan kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hatrick. Bapak ibu itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak."

"Maka pesan Ibu Mega kepada kita semuanya agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran ombak sekeras apapun," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Reza Deni/Fersianus Waku/Ibriza Fasti)