TRIBUNNEWS.COM - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritisi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibangun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Beberapa kritik tersebut disampaikan oleh Anies di berbagai kesempatan.

Dari Anies yang menyebutkan bahwa IKN menimbulkan ketimpangan baru hingga baru-baru ini menyebutkan bahwa anggaran besar pembangunan IKN tak digunakan untuk kebutuhan mendesak.

Di sisi lain, Juru Bicara Anies, Sudirman Said menyatakan bahwa Anies akan melanjutkan program IKN jika menang Pilpres 2024 dan akan dikaji olehnya.

"Kalau yang selalu dikatakan Pak Anies itu IKN sudah jadi UU dan tugas presiden mendatang siapapun itu ya melaksanakan UU kan. Semua program pasti akan dikaji," kata Sudirman, kepada wartawan.

Berikut ulasan Tribunnews.com terkait kritik Anies terhadap proyek IKN era pemerintahan Presiden Jokowi:

Baca juga: Anies Kembali Kritik Pembangunan IKN: Anggaran Besar Tak Digunakan untuk Kebutuhan Mendesak

Nilai Pembangunan IKN Timbulkan Ketimpangan Baru

Sebelumnya, diketahui bahwa Anies sempat mengkritik IKN karena dinilai menimbulkan ketimpangan baru.

Hal tersebut, Anies sampaikan ketika menjawab pertanyaan dari peneliti Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Prof Siti Zuhro yang bertanya kepada Anies soal pembangunan IKN apakah prospektif untuk Indonesia di masa depan.

"Kalau dengan alasan pemerataan, karena itu menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah lainnya" kata Anies, dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Rabu (22/11/2023).

Anies menjelaskan, cara pemerataan yang bisa dilakukan jika pemerintah serius menginginkan adanya pemerataan, seperti kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah.

Kemudian, kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar.

"Jadi, antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem."

"Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," pungkasnya.