Sederet Kritik Anies Baswedan soal Pembangunan IKN di Era Pemerintahan Presiden Jokowi
Simak sederet kritik Anies Baswedan terhadap proyek pembangunan IKN di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Rifqah
Editor: Daryono
Anies Anggap IKN Tak Bermanfaat untuk Rakyat, tapi Aparat Negara
Selain itu, Anies juga mengkritik IKN yang menurutnya hanya bermanfaat untuk aparat negara, bukan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
"Kalau di sini (IKN) yang dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara. Sementara yang kita perlukan negara bekerja untuk rakyat," kata Anies dalam acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 (CIFP 2023)-FPIC di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/11/2023).
Menurut Anies, hal lain yang lebih penting bagi Indonesia adalah mencari dukungan internasional untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Pasalnya, fasilitas pendidikan dan kesehatan itu akan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
"Itu lebih urgen daripada untuk membangun sebuah kota karena kalau kita lihat manfaat dari pembangunan fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Anies.
Sehingga, dalam hal ini, Anies mendorong pentingnya Indonesia melakukan kerja sama internasional untuk membangun infrastruktur kebutuhan dasar rakyat.
Bahkan, salah satu partai pengusung Anies di Pilpres 2024, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga turut mengkritisi pembangunan IKN ini.
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu berharap Anies tak melanjutkan kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota ke IKN jika terpilih menjadi presiden di 2024 nanti.
Pembatalan IKN menjadi Ibu Kota Indonesia baru itu merupakan suara dari PKS dan berharap Anies dapat mengakomodir aspirasi tersebut.
“Tentu sikap ini adalah awalannya adalah sikap dari PKS sendiri. Tetapi kaitan ini apakah mau dibawa oleh presiden atau tidak gagasan ini, mudah-mudahan ini akan juga diakomodir oleh Pak Anies dan juga bisa dipahami juga oleh partai-partai yang lain,” kata Syaikhu di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).
Namun, cawapres pendamping Anies, yakni Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tak setuju dengan pernyataan PKS tersebut.
Cak Imin tetap menginginkan pemindahan ibu kota itu ke IKN.
Sebut Anggaran Pembangunan IKN Besar Tapi Tak Digunakan untuk Kebutuhan Mendesak
